Kegiatan itu didampingi perwakilan Dinas Sosial Kota Palu dan Lurah Kamonji. Fokus utama adalah meninjau kondisi warga dan mendengar keluhan serta harapan masyarakat yang mayoritas bekerja sebagai pedagang dan pelaku usaha kecil.

Dalam dialog bersama warga, muncul berbagai usulan. Warga meminta modal usaha, perlengkapan untuk Majelis Talim Baiturrahim, gilingan pembersih bulu ayam, tenda dagang, freezer untuk pedagang ikan, hingga peralatan bengkel. Beberapa warga juga menginginkan perbaikan fasilitas Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA).

Menanggapi itu, Abdurahim Al-Amri menegaskan komitmennya memperjuangkan kebutuhan ekonomi warga dalam pembahasan anggaran mendatang.

“Semua usulan yang disampaikan malam ini saya catat dan akan saya dorong masuk dalam program pemberdayaan ekonomi. Kita prioritaskan yang benar-benar mendukung usaha warga,” ujarnya.

Dia menyebut bahwa pada tahun mendatang akan direalisasikan sejumlah fasilitas seperti alat pengeras suara, perlengkapan marawis, dan motor roda tiga jenis Kaisar Triseda di wilayah tersebut. Selain itu, ia langsung menanggapi permintaan bantuan TPA dengan memberikan uang tunai untuk membeli kayu guna renovasi.

Menurut Abdurahim, bantuan berupa alat usaha, modal, dan fasilitas majelis sangat berpengaruh terhadap ekonomi keluarga. Oleh sebab itu, ia akan terus mengawal usulan masyarakat agar terealisasi.

“Kebutuhan seperti alat usaha, fasilitas majelis, hingga modal, itu sangat berpengaruh pada ekonomi keluarga. Jadi ini yang akan kami kawal,” tambahnya.

Politisi dari Partai Demokrat itu juga mengapresiasi antusias warga yang menyampaikan kebutuhan secara terbuka. Ia menilai masukan jelas dari masyarakat lapangan membuat kebijakan DPRD dan pemerintah lebih tepat sasaran.

“Semakin detail warga menyampaikan kebutuhan, semakin mudah bagi kami untuk memperjuangkannya. Lorong Makassar selalu kami perhatikan karena kontribusi warganya juga besar,” tuturnya.

Kundapil itu merupakan bagian dari agenda rutin anggota dewan yang dilaksanakan empat kali setahun. Skala peserta lebih kecil dibanding masa reses. Dengan pertemuan langsung seperti ini, aspirasi masyarakat bisa disampaikan lebih fokus dan spesifik sesuai kebutuhan wilayah.

sumber :Jendela Sulawesi

Artikel Kundapil Abdurahim Al-Amri Pastikan Bantuan Tepat Sasaran pertama kali tampil pada DPRD Kota Palu.

Pada kesempatan itu, Eka menjelaskan bahwa struktur APBD terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Ia juga menegaskan bahwa penyusunan RAPBD 2026 mengacu pada klasifikasi dan nomenklatur yang berlaku melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, atau SIPD yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri . Paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Palu, Rico A.T. Djangola, bersama Wakil Ketua I dan II.

Selain itu, Eka menyampaikan bahwa pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Kota Palu dan Badan Anggaran DPRD berlangsung hingga 29 November 2025.

“Hasil pembahasan bersama antara Tim Anggaran Pemerintah Kota Palu dan Badan Anggaran DPRD hingga 29 November 2025 telah menghasilkan rekomendasi terkait pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2026 untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan serta kemampuan keuangan daerah,” kata Eka Kumalasari, Asisten III Setda Palu, pada Sabtu.

Dalam penyampaian RAPBD 2026, Pemkot Palu menetapkan komponen utama anggaran. Pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp1.711.486.731.571. Belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp1.710.486.731.571. Sementara itu, pembiayaan daerah tercatat Rp1.000.000.000. Dokumen tersebut menjadi dasar untuk pembahasan lanjutan bersama DPRD Palu.

Namun, terdapat perbedaan angka target pendapatan asli daerah yang sebelumnya dipresentasikan dalam paripurna sebelumnya. Hal ini disoroti anggota DPRD Palu yang juga merupakan anggota Bapemperda, Arif Miladi.

Menurutnya, Asisten III sebelumnya pernah menyampaikan target PAD untuk 2026 sebesar Rp1.807.234.779.997. Akan tetapi, hasil pembahasan Bapemperda kemudian menetapkan angka final pada Rp1.711.486.731.571.

Meskipun demikian, pembahasan RAPBD 2026 tetap berlanjut sesuai mekanisme. Selain itu, DPRD Palu memastikan seluruh proses dilakukan secara transparan. Perbedaan target PAD tersebut menjadi bagian dari evaluasi internal antara eksekutif dan legislatif dalam penyusunan dokumen anggaran.

Secara keseluruhan, penyampaian RAPBD 2026 menjadi tahap awal bagi Pemkot Palu untuk menyiapkan arah kebijakan fiskal tahun mendatang. Dengan demikian, proses pembahasan berikutnya akan menentukan penetapan APBD 2026 secara resmi bersama DPRD Palu.

Artikel Target PAD Palu 2026 Ditapkan Pemkot dalam RAPBD 2026 pertama kali tampil pada DPRD Kota Palu.