Reses yang berlangsung Jumat (21/8/2026) tersebut turut didampingi koordinator reses Agussalim serta Farid Dwi Kurniawan dan Arifanda Azhari. Kehadiran tim pendamping reses tersebut mendukung proses penyerapan dan pencatatan berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat.

Dalam pertemuan itu, warga menyampaikan sejumlah kebutuhan, mulai dari fasilitas air bersih hingga penerangan untuk mendukung aktivitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Tokoh pemuda Kawatuna, Raihan Nur, mengusulkan pembangunan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air bersih di masjid yang berada di RT 3/RW 3.

Raihan juga meminta dukungan penerangan di Lapangan Dinamika Kawatuna. Penerangan dinilai penting untuk mendukung aktivitas UMKM yang berjualan di kawasan tersebut.

Aspirasi lain disampaikan tokoh perempuan, Erna Lawai. Ia meminta bantuan sumur bor untuk Puskesdes di Dusun Uwetumbu guna memenuhi kebutuhan air bersih.

Selain persoalan air bersih, Erna mengusulkan pengadaan bendera dan umbul-umbul untuk lingkungan masyarakat. Menurut dia, saat momentum peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus, masih terdapat rumah warga yang belum memasang umbul-umbul, khususnya di RT 1/RW 1.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Rico mengatakan akan memperjuangkannya melalui DPRD Kota Palu. Namun, dia mengingatkan masyarakat bahwa proses realisasi membutuhkan waktu karena harus menyesuaikan dengan tahapan perencanaan dan penganggaran daerah.

“Sebagian aspirasi yang ditampung dalam reses kali ini baru bisa diprogramkan untuk anggaran 2027,” kata Rico.

Rico juga meminta masyarakat segera memasukkan proposal atas setiap usulan yang disampaikan. Proposal tersebut akan menjadi salah satu bahan dalam proses pengusulan program sehingga aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme penganggaran pemerintah daerah.

Ia menegaskan, seluruh aspirasi yang disampaikan dalam reses akan menjadi bahan perjuangan DPRD Kota Palu untuk mendorong pemenuhan kebutuhan masyarakat dan pembangunan di Kelurahan Kawatuna.(*)

Artikel Rico Tampung Aspirasi Warga Kawatuna pertama kali tampil pada DPRD Kota Palu.

Dalam reses yang berlangsung sekitar pukul 20.00 WITA tersebut, warga menyampaikan berbagai persoalan yang dinilai membutuhkan perhatian serius Pemerintah Kota Palu.

Sejumlah aspirasi yang mencuat antara lain perbaikan Jalan Lorong Madrasah serta kebutuhan penerangan lampu jalan di RT 1/RW 2 Kelurahan Duyu.

Pendamping reses, Rahmi S.Sos., mengatakan antusiasme warga cukup tinggi. Bahkan, jumlah warga yang hadir disebut melebihi kuota undangan yang telah dibagikan.

“Warga hadir melebihi kuota yang dibagikan,” kata Rahmi dalam kegiatan tersebut.

Selain persoalan jalan dan penerangan, warga juga menitipkan aspirasi yang lebih besar, yakni pembangunan jembatan penghubung di Sungai Lewara.

Jembatan tersebut dinilai penting untuk mendukung akses dan mobilitas masyarakat di wilayah Duyu, sehingga diharapkan dapat menjadi salah satu program yang diperjuangkan melalui pembahasan anggaran pemerintah daerah.

Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Andris menyatakan akan menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat sesuai kewenangannya sebagai anggota DPRD Kota Palu.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Palu dan organisasi perangkat daerah terkait agar persoalan yang disampaikan warga dapat ditindaklanjuti.

Andris berharap Kelurahan Duyu dapat menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian dalam anggaran perubahan, khususnya untuk kebutuhan perbaikan jalan dan penerangan lingkungan.

Sebagai anggota Komisi C DPRD Kota Palu, Andris menegaskan aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam reses akan menjadi bahan perjuangan dalam pembahasan program pembangunan.

Termasuk usulan pembangunan jembatan penghubung Sungai Lewara yang dinilai memiliki manfaat langsung bagi masyarakat.

Warga pun berharap reses tersebut tidak berhenti sebatas menampung aspirasi, tetapi benar-benar berujung pada realisasi program.

Terutama untuk kebutuhan dasar seperti jalan, penerangan, dan akses penghubung antarwilayah yang selama ini menjadi persoalan masyarakat Duyu.

Artikel Reses di Duyu Memanas, Warga Desak Lampu Jalan hingga Jembatan Sungai Lewara Diperjuangkan pertama kali tampil pada DPRD Kota Palu.

Muslimun mengatakan, reses merupakan momentum bagi anggota DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus menjelaskan kondisi pembangunan dan keuangan daerah. Karena itu, ia meminta masyarakat tidak sekadar menyampaikan kebutuhan, tetapi juga memahami kemampuan pemerintah dalam merealisasikan setiap usulan.

Menurutnya, kondisi pendapatan daerah menjadi salah satu tantangan yang dihadapi Pemerintah Kota Palu.

“Target kita sekitar Rp700 miliar lebih. Sekarang capaiannya baru sekitar 55 persen. Artinya, masih banyak pekerjaan pemerintah kota yang harus dikejar,” ujar Muslimun dalam kegiatan tersebut.

Menurut politisi Partai NasDem itu optimalisasi pendapatan penting dilakukan untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Namun, di sisi lain, Muslimun menilai kondisi ekonomi masyarakat juga sedang menghadapi tekanan. Perputaran ekonomi di Kota Palu dinilai belum cukup kuat karena investasi besar yang masuk ke daerah masih terbatas.

“Tidak heran kalau kita rasakan sendiri di lapangan bahwa mencari uang saat ini cukup sulit. Perputaran uang memang sedang tidak bagus,” kata Muslimun.

Kondisi tersebut, lanjut Muslimun, membuat pemerintah berada dalam posisi dilematis. Di satu sisi, pemerintah harus meningkatkan pendapatan daerah, sementara di sisi lain masyarakat juga menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban membayar pajak dan retribusi.

Dia menjelaskan, aspirasi masyarakat dapat disampaikan melalui sejumlah jalur, antara lain melalui pemerintah kelurahan, kegiatan reses anggota DPRD, serta mekanisme perencanaan pemerintah daerah. Menurutnya, setiap usulan harus tercatat dan masuk dalam sistem perencanaan agar memiliki peluang untuk diperjuangkan melalui anggaran pemerintah.

“Usulan harus tercatat karena harus masuk ke dalam sistem perencanaan. Kalau tidak masuk dalam sistem, bagaimana kita bisa memperjuangkannya?” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Muslimun juga menyoroti sejumlah persoalan sosial yang disampaikan warga, termasuk maraknya judi online. Ia meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak judi online yang dinilai dapat merusak kondisi ekonomi dan kehidupan keluarga.

Selain itu, ia meminta OPD yang hadir dalam kegiatan reses memberikan penjelasan langsung mengenai program bantuan pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan UMKM dan bantuan sosial.

Disela-sela kegiatan reses, salah seorang warga setempat meminta penjelasan dan bantuan pembangunan posyandu yang belum rampung.

Muslimun menekankan pentingnya memastikan setiap pembangunan fasilitas masyarakat sesuai dengan aturan, pembangunan Posyandu harus memperhatikan ketentuan teknis tempat pembangunan yang berada di atas saluran drainase.

Menurutnya, koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan dan Kawasan Permukiman diperlukan agar bantuan pemerintah maupun aspirasi masyarakat tidak berujung pada pembangunan yang bertentangan dengan regulasi.

“Jangan sampai niat kita baik, tetapi kemudian menabrak aturan yang kita buat sendiri. Karena itu, mumpung ada teman-teman dari PU dan Perkim, kita bisa konsultasikan agar bantuan yang diberikan tidak mubazir,” tandasnya.

Reses tersebut turut dihadiri koordinator reses Dapil IV, Degrita DK. Tobigo, S.Sos., M.Si., dan A. Agustiartie Fitriyani T, SH., serta pendamping Fitria Muchsin Tandju, S.Pd. I dan Nurdin S.E. RIL

Artikel Reses di Ujuna, Muslimun Ingatkan Bahaya Judol pertama kali tampil pada DPRD Kota Palu.

Permintaan tersebut disampaikan warga saat mengikuti kegiatan reses Anggota DPRD Kota Palu, Lewi Alik, di RT 2 Kelurahan Petobo, Sabtu sore (21/8/2026).

Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan sekaligus aspirasi yang mereka hadapi sehari-hari.

Lewi Alik hadir bersama Desmawati Anggraini, SE, MM, serta Siti Nurhayati selaku pendamping dari Sekretariat DPRD Kota Palu.

Desmawati menyebutkan, undangan yang disebarkan untuk kegiatan reses tersebut berjumlah sekitar 80 orang. Namun, jumlah warga yang hadir ternyata melebihi jumlah undangan yang disiapkan.

Dalam pertemuan itu, sejumlah persoalan mencuat. Salah satunya adalah kebutuhan sarana air bersih yang hingga kini masih menjadi keluhan masyarakat setempat.

Warga juga mengeluhkan kondisi jaringan kabel listrik PLN yang dinilai terlalu rendah dan berpotensi membahayakan keselamatan warga, terutama apabila terjadi gangguan yang dapat memicu kebakaran.

Selain itu, warga meminta adanya solusi terhadap persoalan sampah, termasuk penyediaan sarana pengangkutan sampah di wilayah tersebut.

Namun, aspirasi yang cukup mendapat perhatian adalah permintaan warga agar lahan eks likuifaksi 2018 seluas sekitar 100 hektare dapat ditata dan dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi masyarakat.

Warga berharap sebagian lahan tersebut dapat diratakan atau ditata sehingga memungkinkan dimanfaatkan sebagai areal perkebunan.

“Kalau bisa, menurut lurah, digusur setengah dari luas lahan itu. Sehingga banyak warga bisa terbantu dengan areal perkebunan tersebut, terutama dari sisi perekonomian,” demikian aspirasi yang disampaikan dalam pertemuan tersebut.

Menanggapi berbagai aspirasi itu, Lewi Alik mengatakan terdapat sejumlah persoalan yang dapat diupayakan untuk ditindaklanjuti melalui fungsi DPRD.

Terkait kondisi jaringan listrik, ia menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian karena menyangkut keselamatan warga.

Sementara mengenai persoalan sampah, Lewi berpandangan pemerintah tidak selalu harus berfokus pada pengadaan kendaraan pengangkut sampah.

Menurut dia, pembangunan depo sampah dapat menjadi salah satu alternatif yang perlu dikaji karena pengadaan kendaraan juga membutuhkan biaya operasional yang cukup besar.

“Untuk persoalan kendaraan sampah, mungkin hemat saya kita hanya perlu pembangunan depo sampah. Karena lebih tinggi biaya operasionalnya jika kita buatkan kendaraan sampah,” ujar Lewi.

Sedangkan terkait rencana pemanfaatan lahan eks likuifaksi sebagai kawasan perkebunan masyarakat, Lewi menyatakan dirinya pada prinsipnya mendukung aspirasi tersebut.

Namun, menurutnya, keputusan mengenai pemanfaatan lahan tersebut tidak dapat hanya diputuskan oleh DPRD.

Perlu ada kajian dan keterlibatan sejumlah instansi teknis untuk memastikan apakah lahan eks likuifaksi tersebut layak dan aman dimanfaatkan sebagai kawasan perkebunan masyarakat.

“Pada prinsipnya saya mendukung. Tetapi ini harus diputuskan bukan hanya oleh dewan saja. Ada beberapa instansi terkait lainnya yang harus melihat, layakkah lahan tersebut dimanfaatkan untuk perkebunan masyarakat,” kata Lewi.

Lewi memastikan berbagai aspirasi yang disampaikan warga dalam kegiatan reses tersebut akan menjadi bahan untuk ditindaklanjuti sesuai fungsi dan kewenangannya sebagai anggota DPRD Kota Palu.

Bagi warga Petobo, pemanfaatan lahan eks likuifaksi bukan sekadar persoalan penataan kawasan, tetapi juga diharapkan dapat membuka sumber penghidupan baru sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut.

Artikel Warga Petobo Desak Lahan Eks Likuifaksi 2018 Dijadikan Perkebunan pertama kali tampil pada DPRD Kota Palu.

Ketua RT 001/RW 001 Kelurahan Kamonji, Rustam, memberikan apresiasi tinggi terhadap respons cepat Muchsin Ali. Terutama dalam menindaklanjuti laporan warga terkait kerusakan  lampu penerangan jalan di wilayahnya. Respons cepat DPRD Palu sangat dirasakan manfaatnya oleh warga. 

Rustam menjelaskan bahwa laporan mengenai sejumlah titik  lampu jalan yang padam langsung direspons oleh Muchsin Ali. Legislator tersebut bahkan turun langsung ke lapangan untuk mendampingi masyarakat menyelesaikan persoalan tersebut. Ini menunjukkan komitmen tinggi terhadap respons cepat DPRD Palu.

“Pak Muchsin merespons laporan kami terkait lampu jalan yang padam. Respons beliau sangat cepat. Begitu kami menyampaikan laporan, beliau langsung merespons dan menindaklanjutinya,” kata Rustam.

Beberapa ruas jalan yang menjadi perhatian akibat lampu padam di antaranya Jalan Lombok, Jalan WR Supratman, Jalan Kulit Durian, dan Jalan Durian. Masalah ini memerlukan respons cepat DPRD Palu untuk kenyamanan warga.

Namun, Rustam menambahkan, ada satu titik yang masih terkendala karena persoalan tiang. Penanganan yang dapat dilakukan oleh Muchsin Ali melalui kewenangannya lebih pada pemasangan atau penggantian lampu, bukan pengadaan tiang baru. Respons cepat DPRD Palu terbatas pada masalah teknis ini.

Selain masalah penerangan jalan, masyarakat juga menyampaikan laporan terkait akses jalan yang sebelumnya sulit dilalui kendaraan. Permasalahan infrastruktur ini membutuhkan respons cepat DPRD Palu agar aktivitas warga tidak terhambat.

Rustam berharap respons cepat terhadap keluhan warga dapat terus dilakukan oleh wakil rakyat. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik.

“Kita sebagai masyarakat memang membutuhkan wakil-wakil rakyat seperti ini, yang merespons laporan dan keluhan warga. Supaya rakyat percaya bahwa DPR masih ada dan masih berpihak kepada masyarakat,” ujarnya. 

Sementara itu, Muchsin Ali menyatakan bahwa selain menyerap aspirasi masyarakat, ia juga menyampaikan bahwa program Pak Wali Kota Palu untuk mendorong pembangunan infrastruktur yang dapat memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat Kota Palu. Dorongan ini merupakan bagian dari upaya besar dalam memberikan respons cepat Pemkot dan DPRD Palu untuk kemajuan daerah.

Kegiatan Reses Muchsin Ali tersebut turut didampingi oleh Koordinator Degrita M.K. Tobigo, S.Sos., M.Si., dan A. Agustiartie Fitriyani T., S.H., serta pendamping Suryani, S.I, Com., dan Moh. Afandi.(KB)

Artikel Warga Kamonji Apresiasi Respons Cepat Muchsin Ali Tindaklanjuti Keluhan Lampu Jalan pertama kali tampil pada DPRD Kota Palu.

Untuk itu dirinya meminta kepada Imam Darmawan agar dapat mengusulkan kepada Pemerintah Kota Palu, untuk segera membangunkan masjid baru dilingkungan tersebut.

“Kami disini (RW/RT 3) belum ada masjid jadi kami berharap pak Mohamad Imam Darmawan, dapat mengusulkan pembangunan masjid di lingkungan kami ini,” pintanya.

Selain permasalahan masjid, Nursalam juga memberitahukan kepada Imam Darmawan, bahwa belum lama ini sempat terjadi gesekan dua kelompok pemuda karena terjadi kesalahan pahaman.

“Sekitar 2 minggu lalu di RW 1 ini sempat terjadi gesekan antara dua kelompok pemuda, dari kelurahan Tatura Selatan, Tatura Selatan, dan kelurahan Nunu. Jadi kami minta pak Imam Darmawan dari fraksi NasDem dalam hal melaksanakan penjajahan, paling tidak memberikan dukungan kepada kelompok-kelompok pemuda ini dalam hal usaha,” ujarnya.

Nursalam mengatakan, di RW yang dipimpinnya tersebut, ada kelompok majelis ta’lim khususnya di RT 3 tidak memiliki masjid, sehingga harus menggunakan masjid yang ada dilingkungan RT lain.

Selain itu, pihaknya juga meminta agar di adakan pengadaan tenda, dan kursi karena selamat ini hanya meminjam tenda dan kursi dari dari RT lain.

Sementara itu, ketua RT 3 Nasrullah menyoroti terkait sistem drainase dan lanjutan pengaspalan jalan lingkungan.

Menjawab pertanyaan dari ketua RW dan RT tersebut, Imam Darmawan mengatakan, untuk bantuan usaha dan pembangunan masjid belum bisa kenapa saya sampaikan belum bisa karena dilaksana karena saat ini Pemkot Palu masih fokus pada pendidikan.

“Untuk saat ini Pemkot lagi fokus dulu untuk sekolah. Tapi nanti kita bantu usahakan. Kemudian mungkin dari fraksi NasDem akan mencari cara terkait itu semua,” katanya.

Sementara itu terkait majelis taqlim, pembangunan masjid, drainase dan pengaspalan jalan, Imam mengatakan, langsung dari kepala daerah, karena bantuan tersebut telah masuk dalam sistem.

“Untuk pembangunan masjid, pengaspalan dan drainase, sistemnya melalui Pemda, kalau dulu masih bisa, nanti kita coba. Cuma sekarang kalau diatur dalam sistem, yang usulannya melalui Kesejahteraan Rakyat (Kesra) itu pun ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dulu,” jelasnya.

Persyaratan-persyaratan tersebut kata dia, harus memiliki tanah atau lahan, setelah itu baru bisa mengajukan permohonan bantuan melalui proposal.

“Bantuannya pun itu biasa dilihat dulu kebutuhannya seperti apa, terus terkait dengan usaha tenda permohonan drainase dan aspal, semuanya harus ada persyaratan dan memenuhi atau tidak. Kalau lewat Dinas Sosial harus masuk dalam DTSN kalau sekarang ini dia maksimal desil 1-4 jadi maksimal desil 4 persyaratan utamanya minimal tiga orang atau kelompok,” urainya.

Sementara itu terkait drainase dan pengaspalan, Imam mengatakan dirinya akan mengusahakan lewat DPRD. Pasalnya, saat ini persoalan serius yang dialami Pemkot Palu terkait dengan dana transfer dari pusat yang sangat minim.

“Nanti saya akan berusaha di DPRD Kota Palu terkait dengan bantuan ini. Karena posisi sekarang ini dana transfer dari pusat kurang banyak, karena banyak pemangkasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat ke daerah, jadi daerah sekarang ini lagi berusaha mencari dana talangan lainnya,” sebutnya.

Kegiatan reses tersebut didampingi koordinator Andi Sainal, dari Sekretariat DPRD Kota Palu.

Artikel Warga RT3. Kelurahan Nunu Minta Dibangun Masjid pertama kali tampil pada DPRD Kota Palu.

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Palu menetapkan empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif sebagai skala prioritas dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027.

Pimpinan Pansus DPRD Apresiasi Capaian Pemkot PaluRapat Paripurna DPRD Kota Palu: 9 Fraksi Setujui Pertanggungjawaban APBD 2025Jawaban Pemkot Palu Terhadap Sorotan Kritis Fraksi DPRD Atas Raperda APBD 2025
Keputusan tersebut diambil dalam rapat Bapemperda yang digelar di Ruang Sidang Utama kantor DPRD Kota Palu, beberapa waktu lalu.

Ketua Bapemperda DPRD Kota Palu, Dr. Arif Miladi, dalam keterangan resminya kepada awak media ini mengatakan, pada tahun 2027, DPRD Kota Palu menargetkan pembahasan 11 Ranperda.

Jumlah tersebut meningkat dibanding tahun sebelumnya karena capaian pembahasan Ranperda Tahun 2026 dinilai memenuhi target.

“Kalau target sembilan Ranperda pada tahun 2026 bisa kita selesaikan, maka tahun depan kita mendapat tambahan kuota sekitar 25 persen sehingga total menjadi 11 Ranperda, termasuk tiga Ranperda yang bersifat kumulatif,” urai Dr Arif kepada redaksi Filesulawesi.com, Selasa (4/8/2026).

Menurutnya, sebelum menetapkan skala prioritas, Bapemperda menerima lima usulan Ranperda inisiatif yang berasal dari fraksi maupun anggota Bapemperda. Seluruh usulan kemudian dibahas untuk menentukan regulasi yang paling mendesak sesuai kebutuhan masyarakat.

“Dari lima usulan yang masuk, kami berdiskusi untuk menentukan mana yang menjadi prioritas berdasarkan urgensi saat ini,” katanya menjelaskan.

Hasil pembahasan menetapkan empat Ranperda inisiatif yang akan dimasukkan dalam Propemperda Tahun 2027.

Ranperda tersebut meliputi Ranperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual, Ranperda tentang Perlindungan Cagar Budaya dan Situs Kebencanaan, Ranperda tentang Perlindungan Produk Daerah, serta Ranperda tentang Dana Abadi Bidang Sosial dan Pendidikan.

Dr Arif menjelaskan, Ranperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual menjadi salah satu regulasi yang diprioritaskan karena dinilai memiliki tingkat urgensi tinggi.

Hal itu berkaitan dengan meningkatnya kasus penyakit menular seksual di Kota Palu serta perlunya penguatan regulasi sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan.

Sementara itu, untuk Ranperda yang berasal dari usulan Pemerintah Kota Palu, Bapemperda masih menunggu penyampaian resmi dari pihak eksekutif sebelum dimasukkan ke dalam daftar Propemperda Tahun 2027.

Melalui penetapan empat Ranperda inisiatif tersebut, DPRD Kota Palu berharap, pembahasan legislasi pada tahun depan dapat berjalan sesuai target dan mampu menghadirkan regulasi yang memberikan kepastian hukum serta menjawab kebutuhan masyarakat dari berbagai sektor. Zal

Artikel Bapemperda DPRD Kota Palu Tetapkan Empat Ranperda Inisiatif Prioritas dalam Propemperda 2027 pertama kali tampil pada DPRD Kota Palu.

Rapat Banggar, Komisi B DPRD Kota Palu Dorong Penguatan Ekonomi Lokal.

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Palu menyelesaikan rangkaian rapat pembahasan intensif selama dua hari Jumat (24/7/2026) hingga Senin (27/7/2026).

Rapat ini digelar guna mematangkan masukan dari tiap komisi terkait program kerja, alokasi dana, hingga target pendapatan daerah sebelum melangkah ke pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

​Langkah ini dilakukan untuk menyelaraskan usulan program dari tiap komisi dengan kapasitas kemampuan keuangan daerah, sekaligus menyatukan berbagai masukan dari sektor yang berbeda menjadi satu kesatuan kebijakan yang utuh.

​Ketua Komisi B DPRD Kota Palu, Rusman Ramli, menegaskan bahwa Komisi yang dipimpinnya membidangi Perekonomian, Keuangan dan Aset Daerah, Pariwisata, Pertanian, Ketahanan Pangan, serta BUMD. Komisi B memberikan perhatian khusus pada penguatan ekonomi lokal.

​”Kami mendorong agar alokasi anggaran benar-benar dapat memperkuat sektor-sektor produktif seperti UMKM, Pertanian, dan Pariwisata. Namun di sisi lain, kita juga harus menjaga agar kinerja keuangan daerah tetap stabil dan berkelanjutan,” ujar Rusman Ramli, Senin (27/7/2026).

​Melalui rapat Banggar bersama pimpinan komisi ini, DPRD Kota Palu ingin menegaskan komitmennya dalam mengoptimalkan fungsi penganggaran dan pengawasan agar anggaran daerah teralokasikan secara akurat dan tepat sasaran.

​Sebagai tindak lanjut, seluruh hasil pembahasan dari masing-masing komisi akan dirangkum menjadi laporan rekomendasi resmi kepada Badan Anggaran.

Laporan ini nantinya menjadi acuan utama dalam forum finalisasi Rencana Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Perubahan 2026 dan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 bersama TAPD Kota Palu. *

Artikel Rapat Banggar, Komisi B DPRD Kota Palu Dorong Penguatan Ekonomi Lokal. pertama kali tampil pada DPRD Kota Palu.

Dalam kegiatan tersebut, para Ketua DPRD dari seluruh Indonesia mendapatkan pembekalan strategis, antara lain peningkatan wawasan kebangsaan dan semangat persatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Selain itu, peserta juga memperdalam pemahaman terkait fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan guna mendukung kinerja pemerintah daerah, khususnya dalam mendorong agenda strategis nasional seperti Asta Cita Presiden Republik Indonesia.

Materi lain yang disampaikan mencakup peningkatan kewaspadaan nasional dalam menghadapi dinamika geopolitik global, serta penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menjaga stabilitas pembangunan di daerah.
Retret ini juga menjadi momentum untuk memperkuat jejaring komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antar pimpinan DPRD se-Indonesia, guna menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih efektif, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Ketua DPRD Kota Palu diharapkan dapat meningkatkan kapasitas kepemimpinan serta memperkuat peran lembaga legislatif daerah dalam mendukung percepatan pembangunan yang selaras dengan kebijakan nasional

Artikel Ketua DPRD Kota Palu Ikuti Retreat di Akmil Magelang pertama kali tampil pada DPRD Kota Palu.

Sebelum mengawali sambutannya, warga disuguhi lantunan lagu dari maestro musik bumi persada, Iwan Fals yang berjudul Wakil Rakyat melalui pengeras suara.
Lagu dari penyanyi legendaris tanah air tersebut sontak menghangatkan suasana Kundapil yang mayoritas dihadiri para pedagang pasar Inpres Manonda Palu.
Dalam sambutannya, Nurhalis Nur menuturkan bahwa lagu berjudul Wakil Rakyat, menjadi inspirasi bagi dirinya untuk senantiasa istiqomah dalam mengemban amanah dari masyarakat.
“Dulu hingga saat ini, setiap saya dengarkan lagu ini. Saya merenungi setiap pesan moral lirik lagu Iwan Fals. Maka sebagai Wakil rakyat selalu berharap tetap memegang teguh pesan moral tersebut,” ucapnya.
Lebih jauh, Nurhalis Nur membeberkan bahwa kegiatan Kundapil bertujuan untuk membahas atau memaparkan progres program rencana kerja yang telah dilaksanakan anggota DPRD maupun akan dilakukan.
Menurutnya, usulan warga Kamonji lorong VI terkait pengadaan tenda dan kursi, terjadi kesalahan penginputan. Sehingga hanya kursi saja yang terinput sejumlah 420 kursi saja.
Kemudian tahun, beberapa usulan warga telah terealisasi. Salah satunya pengadaan alat untuk pesta oleh warga jalan Labu, Kelurahan Balaroa.
Selain itu, bantuan usaha untuk 20 orang warga yang berada di seputaran pasar Inpres Manonda juga telah terealisasi dengan nilai Rp 2 juta per orang.
“Untuk warga jalan Cempedak yang ingin mendapatkan bantuan usaha, propasalnya harus dimasukan paling lambat bulan Mei hingga juni tahun ini,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi PKS DPRD Palu, Rusman Ramli dalam sambutannya menuturkan bahwa kewenangan DPRD kota mengelola APBD Kota Palu yang pada tahun 2026, berkisar Rp 1,7 triliun.
“Tugas kami di DPRD membahas anggaran, membahas dan membuat peraturan daerah, dan melakukan pengawasan progres pembangunan oleh pemerintah daerah. Mohon doanya mudah-mudahan kami tetap istiqomah mengemban amanat rakyat,” jelasnya.
Ditegaskannya, Fraksi PKS memberikan amanah kepada Nurhalis Nur berada dalam jajaran Panitia Khusus (Pansus) pertambangan DPRD Kota Palu. Guna mengevaluasi dampak lingkungan dari kegiatan pertambangan. Sementara disisi lain, tambang tersebut belum memberikan kontribusi untuk kesejahteraan masyarakat.**(FN)

Artikel Lagu Wakil Rakyat Iringi Kundapil Nurhalis Nur pertama kali tampil pada DPRD Kota Palu.