Pelaksanaan Salat Istisqa tersebut menjadi ikhtiar spiritual masyarakat Kota Palu untuk memohon kepada Allah SWT agar segera menurunkan hujan di tengah kondisi kemarau dan kekeringan yang terjadi.

Nurhalis mengatakan, Salat Istisqa merupakan shalat sunnah muakkadah yang sangat dianjurkan ketika terjadi kekeringan atau kemarau panjang. Menurutnya, pelaksanaan ibadah tersebut menjadi bentuk ketundukan sekaligus upaya umat Islam memohon rahmat dan pertolongan Allah SWT.

“Semoga Allah SWT mengabulkan doa dan permohonan kita, menurunkan hujan yang membawa keberkahan, mencukupi kebutuhan masyarakat, menyuburkan bumi, serta menjauhkan Kota Palu dan seluruh masyarakatnya dari berbagai musibah dan kekeringan,” ujar Nurhalis.

Ia juga mengajak masyarakat untuk terus memperbanyak istighfar, doa, sedekah, dan amal kebaikan sebagai bagian dari ikhtiar menghadapi kondisi kekeringan.

Menurutnya, manusia merupakan makhluk yang senantiasa membutuhkan rahmat dan pertolongan Allah SWT, sehingga momentum Salat Istisqa hendaknya menjadi pengingat untuk semakin mendekatkan diri kepada-Nya.

Dalam kesempatan tersebut, doa memohon turunnya hujan juga dipanjatkan:

“Allahumma asqina ghaithan mughiitsan marii’an naafi’an ghaira dhaarr.”

Yang berarti, “Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang menolong, menyegarkan, bermanfaat, dan tidak membawa mudarat.”

Nurhalis berharap hujan yang turun nantinya membawa keberkahan bagi masyarakat, memenuhi kebutuhan air, serta menyuburkan bumi.

“Semoga Kota Palu senantiasa aman, damai, sejahtera, dan dilimpahi keberkahan dari Allah SWT. Aamiin,” pungkasnya.**

Artikel Salat Istisqa di Vatulemo, Nurhalis Nur Ajak Warga Perbanyak Doa pertama kali tampil pada DPRD Kota Palu.

Rusman mendatangi Kantor Perumdam AVO Kota Palu, untuk membahas persoalan itu bersama pihak perusahaan daerah, Senin (31/08/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Rusman diterima Plt. Direktur Perumdam AVO Kota Palu, Mohammad Nur Linggulembah, SY, bersama Kepala Bagian Teknis, Aravandi.

Rusman mengatakan, kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari aspirasi masyarakat yang disampaikan kepadanya saat pelaksanaan reses beberapa pekan sebelumnya.

Menurutnya, persoalan ketersediaan air bersih perlu mendapat perhatian serius karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.

“Akses air bersih merupakan kebutuhan mendasar masyarakat sehingga aspirasi warga perlu segera ditindaklanjuti dan mendapat respons dari pihak terkait,” kata Rusman.

Ia berharap persoalan jaringan air bersih di Perumahan Griya Tadulako dapat segera menemukan solusi, sehingga warga dapat memperoleh layanan air bersih secara layak. 

Dari hasil pertemuan, kata Rusman, Perumdam AVO saat ini masih berupaya memperluas cakupan pelayanan melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Uveta.

Namun, proses penataan dan pemerataan jaringan masih terus dievaluasi dengan mempertimbangkan kondisi jaringan serta kemampuan pelayanan.

Rusman juga menyampaikan, bagi masyarakat yang wilayahnya belum terjangkau jaringan air bersih, dapat mengajukan permohonan pembangunan jaringan pipa air bersih kepada Pemerintah Kota Palu melalui Dinas Pekerjaan Umum.

“Bagi masyarakat yang wilayahnya belum memiliki jaringan air bersih, disarankan membuat surat permohonan pembangunan jaringan pipa air bersih kepada Pemerintah Kota Palu melalui Dinas Pekerjaan Umum,” ujarnya, mengutip penjelasan pihak Perumdam AVO.

Rusman menilai koordinasi antara DPRD, pemerintah daerah dan Perumdam AVO perlu terus diperkuat agar persoalan pelayanan dasar masyarakat dapat ditangani secara bertahap.

Ia menegaskan, DPRD tidak hanya menerima aspirasi masyarakat melalui reses, tetapi juga berupaya memastikan aspirasi tersebut ditindaklanjuti oleh pihak terkait.

“Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya DPRD Kota Palu menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui kegiatan reses sekaligus memastikan persoalan layanan dasar mendapat perhatian pemerintah daerah,” pungkasnya.*

Artikel Ketua Komisi B DPRD Palu Desak Solusi Air Bersih untuk Warga Griya Tadulako pertama kali tampil pada DPRD Kota Palu.

Ketua Komisi B DPRD Kota Palu, Rusman Ramli, mengatakan rapat bersama mitra komisi tersebut merupakan bagian dari agenda Badan Musyawarah (Bamus) yang berlangsung hingga Kamis mendatang.

Hal itu disampaikan Rusman Ramli usai mengikuti rapat bersama mitra Komisi B, Senin sore (31/8/2026).

Menurutnya, pembahasan dilakukan untuk meneliti setiap usulan perubahan program maupun alokasi anggaran sebelum nantinya dibawa ke Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Palu untuk pembahasan lebih lanjut.

“Ini diagendakan untuk melakukan pendalaman bersama dengan mitra komisi, dalam kerangka untuk meneliti usulan perubahan program dan alokasi anggaran. Jadi ini terkait dengan perubahan anggaran di tahun 2026,” ujar Rusman.

Selain pendalaman usulan anggaran, Komisi B juga menekankan pentingnya sinkronisasi data antara DPRD dan mitra kerja pemerintah daerah.

Rusman mengatakan sinkronisasi diperlukan untuk memastikan seluruh data usulan anggaran telah sesuai dan meminimalisasi kesalahan administrasi sebelum memasuki tahapan pembahasan di Banggar.

“Komisi B bersama dengan mitra kerjanya tentu menginginkan bahwa data usulan anggaran ini bisa sesuai. Jangan sampai nanti ada lagi kesalahan-kesalahan administrasi sebelum kemudian diserahkan ke Badan Anggaran untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut,” jelasnya.

Rusman menegaskan, pembahasan perubahan anggaran juga diarahkan pada program-program prioritas. Setiap anggaran yang mengalami perubahan, pengalihan maupun pergeseran harus tetap diarahkan pada kebutuhan yang tepat sasaran.

Ia menekankan, perubahan anggaran tidak boleh mengabaikan visi dan misi Pemerintah Kota Palu, terutama dalam memastikan program pembangunan dan pelayanan tetap berpihak kepada masyarakat.

“Yang terpenting adalah bagaimana program kegiatan itu tetap pro terhadap rakyat, atau kemudian mendukung secara penuh pelayanan yang paripurna kepada masyarakat. Itu yang kemudian kita ingin pastikan,” katanya.

Pada hari pertama agenda rapat mitra Komisi B, pembahasan dilakukan bersama Sekretariat DPRD Kota Palu. Salah satu fokusnya adalah tata kelola serta pelayanan sekretariat terhadap 35 anggota DPRD Kota Palu.

Rusman menjelaskan, dukungan pelayanan sekretariat memiliki peran penting dalam menunjang pelaksanaan fungsi DPRD, khususnya fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Banyak membahas terkait dengan tata kelola dan pelayanan. Bagaimana aspek pelayanan Sekretariat DPRD Kota Palu terhadap 35 anggota DPRD Kota Palu dalam memaksimalkan fungsi pengawasan DPRD Kota Palu,” ujarnya.

Selain aspek pelayanan internal, Komisi B juga menyoroti pentingnya keterbukaan informasi mengenai aktivitas dan kinerja DPRD kepada masyarakat.

Menurut Rusman, setiap kegiatan pimpinan dan anggota DPRD pada prinsipnya merupakan bagian dari pertanggungjawaban publik sekaligus pertanggungjawaban politik kepada masyarakat.

“Bagaimana kemudian pimpinan dan anggota DPRD Kota Palu dalam setiap kegiatan yang dilakukan menjadi bagian dari pertanggungjawaban secara publik dan secara politiknya. Karena itu yang harus dituntut oleh masyarakat,” katanya.

Artikel Komisi B DPRD Palu Tekankan Program Tetap Pro Rakyat di Anggaran Perubahan 2026 pertama kali tampil pada DPRD Kota Palu.

Gagasan tersebut menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan transparansi pengelolaan retribusi parkir sekaligus meminimalkan potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Anggota Komisi C DPRD Kota Palu, Muchsin Ali, mengatakan penggunaan rompi yang dilengkapi QR Code nantinya memungkinkan masyarakat melakukan pembayaran parkir secara langsung melalui kode yang dikenakan oleh jukir.

“Jadi nanti masyarakat membayar langsung di QR Code-nya saja, seperti yang diterapkan di Kota Surabaya,” kata Muchsin.

Menurutnya, sistem tersebut juga diarahkan menggunakan QRIS sehingga pembayaran parkir, baik kendaraan roda dua maupun roda empat, dapat dilakukan secara non-tunai.

Ia menjelaskan, penerapan sistem pembayaran digital tersebut masih dalam proses pembahasan dan membutuhkan waktu untuk dipersiapkan secara menyeluruh.

“Ini kan sementara proses semuanya, butuh waktu. Mudah-mudahan bisa cepat,” ujarnya.

Muchsin menilai digitalisasi pembayaran parkir penting untuk mengurangi transaksi tunai yang selama ini berpotensi menimbulkan kebocoran dalam pengelolaan retribusi.

Dengan sistem pembayaran langsung melalui QR Code, kata dia, transaksi diharapkan tercatat dalam sistem dan penerimaan parkir dapat masuk langsung ke sistem Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palu.

“Langsung masuk ke sistemnya Bapenda,” tegasnya.

Gagasan penggunaan rompi ber-QR Code tersebut, lanjut Muchsin, merupakan ide Ketua Komisi C DPRD Kota Palu setelah melakukan kunjungan ke Surabaya. Konsep itu kemudian diharapkan dapat diterapkan di Kota Palu setelah melalui proses pembahasan bersama instansi terkait.

Selain mendorong digitalisasi pembayaran, Muchsin mengatakan penataan juru parkir juga menjadi perhatian. Saat ini masih ditemukan juru parkir yang belum resmi dan keberadaannya dinilai meresahkan masyarakat.

Ia menyebut proses pembinaan dan penertiban melibatkan sejumlah pihak, termasuk Dinas Perhubungan, kepolisian dan Babinsa.

“Kita kan sementara pembinaan sekarang. Dishub, kepolisian maupun Babinsa semua sementara proses,” katanya.

Muchsin menambahkan, DPRD Kota Palu melalui Komisi C juga akan melihat lebih jauh perkembangan penataan jukir tersebut.

Ia menegaskan bahwa keberadaan jukir resmi harus dapat memberikan kepastian kepada masyarakat sekaligus memastikan retribusi parkir masuk sebagai PAD Kota Palu.

Menurut Muchsin, edukasi kepada masyarakat juga menjadi bagian penting dalam penerapan sistem tersebut. Masyarakat perlu mengetahui bahwa pembayaran parkir kepada jukir resmi merupakan bagian dari penerimaan daerah.

“Perlunya edukasi ke masyarakat bahwa dana dari jukir ini masuk ke PAD juga,” ujarnya. 

Artikel DPRD Kota Palu Dorong Pengunaan Rompi Ber-QR Code untuk Jukir pertama kali tampil pada DPRD Kota Palu.

Kegiatan tersebut merupakan reses sesi kelima yang dilaksanakan dalam rangkaian penjaringan aspirasi sejak 18 hingga 24 Agustus 2026. Agenda ini menjadi wadah bagi Rusman untuk mendengarkan langsung berbagai saran dan aspirasi masyarakat.

Rusman Ramli mengatakan, pelaksanaan reses kali ini tidak hanya berfokus pada penjaringan aspirasi, tetapi juga dirangkaikan dengan kegiatan keagamaan untuk memperkuat nilai-nilai keteladanan Rasulullah Muhammad SAW.

“Alhamdulillah, reses malam hari ini adalah reses sesi kelima dari tanggal 18 Agustus sampai kemudian tanggal 24 Agustus 2026 di Caturwulan II Tahun Sidang 2026,” ujar Rusman.

Ia menjelaskan, hikmah Maulid Nabi dalam kegiatan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPD PKS Kota Palu. Menurutnya, momentum tersebut menjadi kesempatan untuk mengingat kembali nilai-nilai keteladanan Nabi Muhammad SAW.

Rusman menegaskan, dirinya tetap membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi meskipun tidak sedang berada dalam agenda reses formal DPRD.

“Kami terbuka untuk kemudian mendengarkan aspirasi, keluhan, tanggapan dari masyarakat melalui media sosial,” katanya.

Menurutnya, masyarakat dapat memanfaatkan berbagai platform media sosial untuk menyampaikan persoalan yang mereka temui secara langsung. Aspirasi tersebut selanjutnya dapat menjadi bahan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan DPRD.

Rusman berharap keterbukaan komunikasi melalui media sosial dapat membantu dirinya menjalankan tugas sebagai wakil rakyat, terutama dalam menerima dan menyahuti berbagai persoalan masyarakat.

Ia menambahkan, seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Palu, khususnya bagi masyarakat di daerah pemilihannya, yakni Kecamatan Palu Timur dan Mantikulore.

Editor : Annisa Wibdy

Artikel Reses dan Maulid Nabi Bersamaan, Rusman Ramli Buka Ruang Aspirasi Warga pertama kali tampil pada DPRD Kota Palu.

Masyarakat menilai keberadaan akses tersebut penting karena dapat membuka konektivitas antarwilayah sekaligus mempermudah mobilitas warga.

Dalam pertemuan itu, Lurah Petobo menjelaskan bahwa jalur tersebut merupakan akses lama yang dikenal sebagai Jalan H.M Soeharto. Masyarakat secara swadaya telah berupaya membuka kembali jalur tersebut.

Upaya masyarakat bahkan telah membuka akses dari beberapa titik. Dari salah satu arah, jarak yang harus ditembus diperkirakan sekitar 200 meter hingga terhubung dengan jalur yang telah dibuka dari sisi lainnya.

Namun, pembangunan jalan tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait status lahan. Pemerintah tidak dapat melakukan pembangunan apabila jalur yang direncanakan masih melewati tanah milik masyarakat tanpa adanya persetujuan dari pemilik lahan.

Karena itu, status dan batas lahan menjadi hal penting yang harus dipastikan sebelum pemerintah melakukan pembangunan secara permanen.

Lurah Petobo menyatakan mendukung upaya masyarakat membuka kembali akses tersebut. Menurutnya, partisipasi masyarakat dapat menjadi langkah awal untuk menunjukkan kebutuhan terhadap akses jalan tersebut.

Masyarakat berharap pemerintah dapat memberikan perhatian secara bertahap, termasuk peningkatan kualitas jalan hingga dapat diaspal apabila status lahannya telah jelas.

Selain persoalan infrastruktur, warga juga menyampaikan pentingnya penguatan sistem mitigasi bencana di wilayah Petobo.

Masyarakat menilai wilayah yang memiliki potensi bencana perlu memiliki panduan yang jelas, sehingga warga mengetahui apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana.

Salah satu aspirasi yang disampaikan adalah penyusunan sistem mitigasi yang dapat memberikan informasi mengenai jalur evakuasi, titik aman, serta langkah yang harus dilakukan masyarakat saat terjadi kondisi darurat.

Persoalan tersebut dinilai penting mengingat masyarakat masih memiliki kekhawatiran terhadap status sejumlah kawasan yang berkaitan dengan zona merah pascabencana.

Menanggapi aspirasi tersebut, Donald Payung Mangawe menyatakan akan mengkoordinasikan persoalan mitigasi bencana dengan pihak terkait, termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Menurutnya, kebutuhan masyarakat terkait jalur evakuasi dan sistem mitigasi perlu mendapat perhatian agar masyarakat tidak kebingungan ketika menghadapi situasi darurat.

Selain itu, aspirasi mengenai akses jalan juga akan menjadi bahan yang diperjuangkan sesuai kewenangan pemerintah daerah dan kondisi status lahan di lapangan.

Reses tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat Petobo tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut kesiapsiagaan menghadapi bencana serta kepastian akses publik.

Donald menegaskan bahwa seluruh aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam kegiatan reses akan menjadi bahan untuk dikoordinasikan dan diperjuangkan melalui mekanisme DPRD Kota Palu.

Kegiatan reses Donald Payung Mangawe dikoordinasikan Mardiyah, SE dan Mamnun Aulia Rahman, S.Sos., M.Si., serta didampingi tim Sekretariat DPRD Kota Palu, Lidia dan idris. (tha).

Artikel Warga Petobo Dorong Jalan Perjuangan-Tanggul Dibuka, Donald Payung Siap Kawal Aspirasi pertama kali tampil pada DPRD Kota Palu.

Hal tersebut ia sampaikan seusai menggelar reses Masa Persidangan Caturwulan II tahun sidang 2026 Dapil Palu Timur–Mantikulore di Aula PKS, Senin (24/8/2026).

Kegiatan yang berlangsung pada 18–24 Agustus 2026 ini memasukkan sesi kelima sekaligus dirangkaikan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. 

Rusman menilai momen 12 Rabiul Awal menjadi ajang yang tepat untuk menyerap aspirasi sekaligus mengajak warga meneladani akhlak Rasulullah SAW.

Guna mempercepat aduan, Rusman membuka akses seluas-luasnya melalui media sosial miliknya. Langkah ini ia ambil agar masyarakat dapat menyampaikan keluhan kapan saja tanpa perlu menunggu agenda formal DPRD.

Menanggapi dorongan simpatisan untuk maju ke DPRD Provinsi pada Pemilu mendatang, Rusman mengapresiasi dukungan tersebut. 

Meski begitu, ia menegaskan tetap fokus mengawal amanah sebagai Ketua Komisi B dan patuh pada instruksi PKS

“Sebagai kader, kami siap menjalankan tanggung jawab partai, baik naik kelas maupun tetap. Namun saat ini kami memilih fokus memperjuangkan aspirasi warga Palu Timur dan Mantikulore,” pungkasnya.

Artikel Jelang Akhir Masa Reses, Rusman Ramli Buka Kanal Aspirasi Warga via Media Sosial pertama kali tampil pada DPRD Kota Palu.

Hal itu ditegaskan Rusman saat menggelar Reses Caturwulan II Masa Persidangan Tahun 2026 Masa Jabatan 2024–2029 di Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Sabtu (22/8/2026). 

Dalam pelaksanaan reses tersebut, Rusman turut dibantu staf pendamping reses, Dedi Suriansyah dan Kusmayadi.

Kegiatan reses dikoordinatori Bayu Febrianto, Agussalim, dan Yulianti Pakiding.

Rusman Ramli memaparkan, sejumlah usulan warga pada periode reses sebelumnya kini telah berhasil direalisasikan oleh Pemerintah Kota Palu berkat pengawalan Pokir Dewan.

“Alhamdulillah realisasi pembangunan seperti rabat beton, pengaspalan Jalan Rajawali, serta beberapa bantuan sosial khususnya terkait dengan bansos, sudah terealisasi di Kelurahan Talise dan kelurahan sekitarnya,” terang wakil rakyat dari Dapil Palu Timur–Mantikulore tersebut.

Untuk usulan baru yang masuk pada reses tahun 2026 ini, Rusman menegaskan pihaknya telah melakukan penginputan ke dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

“Apa-apa yang sudah diusulkan melalui mekanisme Pokir, melalui SIPD itu sendiri alhamdulillah sudah diposting dan mudah-mudahan ini bisa direalisasikan pada anggaran perubahan 2026 maupun anggaran selanjutnya,” ungkapnya.

Namun, Rusman juga mengingatkan masyarakat bahwa kelancaran pembangunan daerah sangat bergantung pada partisipasi warga dalam mendukung pendapatan daerah.

“Tentu ini seiring dengan ketaatan dan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi, yang menjadi sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palu,” pungkasnya.(*)

Artikel Lewat SIPD, Aspirasi Warga Dikawal Ketua Komisi B DPRD Palu hingga Pokir Jalan Terealisasi pertama kali tampil pada DPRD Kota Palu.

Berbeda dari pelaksanaan reses pada umumnya, kegiatan tersebut secara khusus menghadirkan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Palu. Langkah itu dilakukan sebagai upaya menyerap aspirasi generasi muda yang dinilai memiliki kepedulian tinggi terhadap berbagai persoalan sosial, pendidikan, ekonomi, hingga lingkungan.

Rusman Ramli mengatakan, mahasiswa memiliki posisi strategis dalam memberikan masukan dan kritik konstruktif terhadap kebijakan pemerintah daerah, termasuk pada sektor-sektor yang menjadi ruang lingkup kerja Komisi B DPRD Kota Palu.

“Kenapa kemudian kami mengundang mahasiswa untuk hadir? Karena yang pertama, tentu kepedulian yang sangat tinggi oleh mahasiswa terhadap berbagai macam kondisi, baik itu sosial, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan,” ujar Rusman.

Menurutnya, forum reses tidak hanya menjadi sarana anggota legislatif menyerap aspirasi masyarakat, tetapi juga ruang dialog bagi mahasiswa untuk menyampaikan gagasan dan pandangan mereka terkait pembangunan daerah.

Ia menjelaskan, berbagai masukan yang disampaikan mahasiswa dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses penyusunan kebijakan maupun pengawasan program-program pemerintah yang berkaitan dengan bidang ekonomi, perdagangan, usaha mikro, serta sektor lainnya yang menjadi tugas Komisi B DPRD Kota Palu.

“Ini menjadi momen dan kesempatan yang berharga bagi mahasiswa untuk menyampaikan gagasannya, harapannya, serta berbagai macam persoalan yang ditemui di lingkungan di mana dia berada,” katanya.

Rusman menilai keterlibatan mahasiswa dalam proses pembangunan daerah sangat penting. Selain sebagai agen perubahan, mahasiswa juga memiliki kapasitas intelektual untuk memberikan perspektif kritis terhadap berbagai kebijakan yang dijalankan pemerintah.

Karena itu, ia berharap pandangan dan aspirasi yang lahir dari kalangan mahasiswa dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi pemerintah dan DPRD dalam merumuskan arah pembangunan Kota Palu ke depan.

“Pandangan generasi muda, khususnya mahasiswa, bisa menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Mudah-mudahan suara kritis dari para mahasiswa ini bisa kemudian menjadi pemantik untuk pembangunan Kota Palu yang jauh lebih baik di masa yang akan datang,” tuturnya.

Rusman juga menegaskan bahwa generasi muda merupakan calon pemimpin masa depan yang akan melanjutkan estafet pembangunan daerah. Oleh karena itu, keterlibatan mereka dalam ruang-ruang partisipasi publik perlu terus didorong agar tercipta tata kelola pemerintahan yang lebih responsif dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

“Karena kepemimpinan ada di pundak mereka selanjutnya,” pungkasnya.

Artikel Lewat Forum Reses, Rusman Ramli Ajak Mahasiswa Kawal Pembangunan dan Pemerintahan Kota Palu pertama kali tampil pada DPRD Kota Palu.

Sejumlah kebutuhan infrastruktur menjadi aspirasi yang disampaikan warga dalam pertemuan tersebut. Di antaranya pembangunan dan perbaikan jalan, beton, hingga akses lorong.

“UMKM, infrastruktur, jalan, beton, lorong, dan lain-lain, itu sesungguhnya yang merupakan keinginan mereka. Karena walaupun tidak berpas-pasan seperti ini, tapi setiap mereka ketemu saya di tempat mereka, itu yang mereka usulkan kepada kami, anggota DPRD Kota Palu,” kata Erman.

Menurut Erman, aspirasi tersebut menjadi bagian penting dalam pelaksanaan reses sebagai sarana bagi anggota DPRD untuk mendengarkan secara langsung kebutuhan masyarakat di daerah pemilihan (Dapil) Palu 1.

Kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat tersebut juga merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi anggota DPRD Kota Palu dalam menyerap serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, Erman didampingi Doni Maulana Rauf dan Ramadhan dari Sekretariat DPRD Kota Palu. Sementara Yulianti Pakiding hadir sebagai koordinator pelaksana reses di wilayah tersebut.

Berbagai aspirasi yang dihimpun selanjutnya menjadi bahan bagi Erman Lakuana dalam menjalankan fungsi representasi sebagai anggota DPRD Kota Palu.

Artikel Reses Anggota DPRD Kota Palu, Erman Lakuana Serap Aspirasi Warga Palu Timur dan Mantikulore pertama kali tampil pada DPRD Kota Palu.