Komisi A juga meminta KPU Kota Palu memaparkan skema penataan dapil ke depan. Pada Pemilu 2024, Kota Palu terbagi dalam empat dapil, yakni Palu Timur–Mantikulore, Palu Selatan–Tatanga, Palu Barat–Ulujadi, serta Palu Utara–Taweli.
Seiring pertumbuhan jumlah penduduk, DPRD menilai terbuka peluang penambahan dapil maupun jumlah kursi legislatif pada Pemilu 2029.
“Dengan bertambahnya jumlah penduduk, tentu ada peluang penambahan kursi, bahkan kemungkinan perubahan dapil. Ini yang perlu kita siapkan sejak dini,” ujar Irsan.

Ia juga menekankan pentingnya pengajuan skema dapil ke KPU RI melalui KPU Kota Palu, termasuk potensi dampaknya terhadap alokasi kursi di tingkat provinsi.
Sementara itu, Kepala Dinas Dukcapil Kota Palu, Walawati, memaparkan bahwa jumlah penduduk Kota Palu berdasarkan data semester II tahun 2025 tercatat sebanyak 404.381 jiwa, terdiri dari 202.717 laki-laki dan 201.664 perempuan.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 289.259 jiwa masuk kategori wajib KTP. Dukcapil, lanjutnya, terus melakukan percepatan perekaman KTP dengan menyasar sekolah-sekolah serta wilayah hunian tetap seperti Talise dan Petobo.
“Kami terus turun ke lapangan untuk memastikan masyarakat memiliki dokumen kependudukan. Saat ini juga sistem sudah mengharuskan perekaman KTP bagi yang berusia 17 tahun sebelum pengurusan dokumen lain,” jelas Walawati.
Ketua KPU Kota Palu, Idrus, menjelaskan bahwa penetapan dapil merupakan kewenangan KPU RI sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sementara KPU daerah bertugas menyusun usulan secara berjenjang.
Ia menyebut, dengan jumlah penduduk di atas 400 ribu jiwa, alokasi kursi DPRD Kota Palu berpotensi meningkat menjadi 40 kursi.
“Jika mengacu pada jumlah penduduk saat ini, maka alokasi kursi DPRD Kota Palu ke depan diperkirakan mencapai 40 kursi,” ungkapnya.
KPU juga memaparkan bahwa satu kursi DPRD akan mewakili sekitar 10 ribu jiwa, yang menjadi dasar pembagian kursi per dapil. Namun, pembentukan dapil tetap harus memenuhi ketentuan, yakni minimal tiga kursi dan maksimal 12 kursi per dapil.
Selain itu, KPU menyinggung Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135 yang berpotensi mengubah skema pemilu, di mana pemilu nasional dan daerah dapat dipisahkan, sehingga turut berdampak pada penataan dapil ke depan.
Sebagai langkah awal, KPU Kota Palu telah menyiapkan sejumlah skema penataan dapil yang akan diuji melalui forum sosialisasi dan uji publik sebelum ditetapkan secara resmi.

Artikel Jumlah Penduduk Naik, Kursi DPRD Palu Berpotensi Bertambah di 2029 pertama kali tampil pada DPRD Kota Palu.

Donald menekankan bahwa mayoritas warga di wilayah tersebut mengandalkan sektor pertanian sebagai penopang utama ekonomi keluarga. Ketersediaan pupuk yang memadai serta sistem distribusi yang transparan menjadi tuntutan utama yang akan segera dikoordinasikan dengan dinas terkait melalui integrasi data penerima di tingkat kelurahan.

“Koordinasi dengan pihak kelurahan akan diperkuat untuk memastikan bantuan pupuk ini sampai kepada petani yang memang berhak. Kita ingin kebijakan bantuan ini benar-benar memberikan dampak nyata pada ketahanan ekonomi warga,” tegas Donald saat berdialog dengan konstituennya.

Selain sektor pertanian, persoalan infrastruktur dasar berupa sistem drainase menjadi sorotan tajam. Warga melaporkan ukuran saluran air yang tidak lagi memadai seringkali memicu genangan saat intensitas hujan tinggi. Kondisi ini memerlukan evaluasi kebijakan teknis, mulai dari redesain saluran hingga pemeliharaan rutin berbasis kawasan di Palu Selatan.

Kebutuhan akan penerangan jalan umum (PJU) juga mengemuka sebagai instrumen vital pencegahan kriminalitas. Warga menilai minimnya lampu jalan di titik-titik tertentu meningkatkan potensi pencurian dan kerawanan sosial. Donald menyikapi hal ini sebagai prioritas fasilitas umum yang menyangkut penguatan rasa aman masyarakat.

Untuk menunjang aktivitas sosial dan budaya gotong royong, Donald merencanakan pengadaan 10 petak tenda beserta 150 kursi melalui program Pokok Pikiran (Pokir) DPRD. Bantuan sarana prasarana ini diproyeksikan dapat meringankan beban warga saat menggelar hajatan atau kegiatan kemasyarakatan lainnya.

Reses ini juga menjadi ajang diskusi strategis mengenai berbagai isu sosial, mulai dari pemutakhiran data DTSEN, pemberian bantuan bagi lansia usia di atas 60 tahun, hingga upaya pencegahan judi online di lingkungan warga. Donald juga menyelipkan ajakan bagi masyarakat untuk aktif menanam pohon guna menjaga keseimbangan ekologi kota.

Perwakilan pemerintah kelurahan yang hadir mengapresiasi waktu pelaksanaan reses yang digelar sebelum pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Momentum ini dinilai sangat strategis agar setiap aspirasi warga dapat langsung diselaraskan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan tahunan Pemerintah Kota Palu.

Seluruh aspirasi yang terjaring dalam reses ini akan menjadi basis data bagi DPRD Kota Palu dalam merumuskan kebijakan daerah yang lebih kontekstual dan berbasis kebutuhan riil masyarakat di lapangan.

Artikel Donald Payung Mangawe Kawal Distribusi Pupuk dan Bantuan Petani Palu Selatan pertama kali tampil pada DPRD Kota Palu.

Pergantian tersebut dibacakan langsung oleh pimpinan rapat berdasarkan surat masuk dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kota Palu, dengan nomor 001-X/DPC-PDIP KP/11/2025 tanggal 15 November 2025.

Dalam surat tersebut, DPC PDIP mengusulkan pergantian Ketua Fraksi dari Donald Payung Mangawe, SE, kepada Muhammad Haikal Ishak, SH.

Pimpinan rapat menyatakan bahwa surat tersebut telah memenuhi ketentuan tata tertib DPRD dan karenanya diumumkan secara resmi dalam forum paripurna terbuka untuk umum.

“Dengan ini kami mengumumkan pergantian Ketua Fraksi Persatuan Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Kota Palu dari Saudara Donald Payung Manggawe, SE kepada Saudara Muhammad Haikal Ishak, SH,” ujar ketua DPRD Palu dalam paripurna.

Pergantian ini menjadi bagian dari dinamika internal fraksi dalam rangka penataan struktur dan penguatan fungsi representasi politik di DPRD Kota Palu.

Sumber: Wartasulawesi.com

Artikel Muhammad Haikal Ishak Gantikan Donald Payung Mangawe Sebagai Ketua Fraksi PDIP pertama kali tampil pada DPRD Kota Palu.