Pada kesempatan itu, Eka menjelaskan bahwa struktur APBD terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Ia juga menegaskan bahwa penyusunan RAPBD 2026 mengacu pada klasifikasi dan nomenklatur yang berlaku melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, atau SIPD yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri . Paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Palu, Rico A.T. Djangola, bersama Wakil Ketua I dan II.

Selain itu, Eka menyampaikan bahwa pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Kota Palu dan Badan Anggaran DPRD berlangsung hingga 29 November 2025.

“Hasil pembahasan bersama antara Tim Anggaran Pemerintah Kota Palu dan Badan Anggaran DPRD hingga 29 November 2025 telah menghasilkan rekomendasi terkait pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2026 untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan serta kemampuan keuangan daerah,” kata Eka Kumalasari, Asisten III Setda Palu, pada Sabtu.

Dalam penyampaian RAPBD 2026, Pemkot Palu menetapkan komponen utama anggaran. Pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp1.711.486.731.571. Belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp1.710.486.731.571. Sementara itu, pembiayaan daerah tercatat Rp1.000.000.000. Dokumen tersebut menjadi dasar untuk pembahasan lanjutan bersama DPRD Palu.

Namun, terdapat perbedaan angka target pendapatan asli daerah yang sebelumnya dipresentasikan dalam paripurna sebelumnya. Hal ini disoroti anggota DPRD Palu yang juga merupakan anggota Bapemperda, Arif Miladi.

Menurutnya, Asisten III sebelumnya pernah menyampaikan target PAD untuk 2026 sebesar Rp1.807.234.779.997. Akan tetapi, hasil pembahasan Bapemperda kemudian menetapkan angka final pada Rp1.711.486.731.571.

Meskipun demikian, pembahasan RAPBD 2026 tetap berlanjut sesuai mekanisme. Selain itu, DPRD Palu memastikan seluruh proses dilakukan secara transparan. Perbedaan target PAD tersebut menjadi bagian dari evaluasi internal antara eksekutif dan legislatif dalam penyusunan dokumen anggaran.

Secara keseluruhan, penyampaian RAPBD 2026 menjadi tahap awal bagi Pemkot Palu untuk menyiapkan arah kebijakan fiskal tahun mendatang. Dengan demikian, proses pembahasan berikutnya akan menentukan penetapan APBD 2026 secara resmi bersama DPRD Palu.

Artikel Target PAD Palu 2026 Ditapkan Pemkot dalam RAPBD 2026 pertama kali tampil pada DPRD Kota Palu.

Tumbuh besar di Panti Asuhan Nurul Falah, Arif kecil ditempa dalam keterbatasan namun tak kehilangan semangat untuk belajar dan berbagi. Kini, di parlemen, ia membawa nilai-nilai kasih dan kepedulian yang ia pelajari sejak kecil.

Sebagai wakil rakyat, Arif berkomitmen memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat kecil, termasuk perhatian khusus terhadap panti asuhan. Setengah dari gajinya ia sisihkan untuk membantu anak-anak panti yang diasuhnya, meneruskan amanah sang kakek, Prof. H. Isak Arif.

Bagi Arif, politik bukan sekadar jabatan, melainkan sarana untuk mengabdi dan menebar manfaat. “Hidup ini akan berarti jika kita bisa berbagi,” ujarnya, menegaskan bahwa perjalanan dari panti asuhan hingga ke parlemen adalah tentang hati yang tulus untuk melayani.

Artikel Perjalanan Hati Dr. Arif Miladi, Sos., M.Si. dari Panti Asuhan ke Parlemen pertama kali tampil pada DPRD Kota Palu.

Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua RW setempat, Imbran, dan Ketua RT, Rustam, bersama sejumlah warga yang menyampaikan berbagai usulan terkait kebutuhan lingkungan, salah satunya perbaikan drainase di Jalan Lombok.

Menanggapi hal itu, Dr. Arif menjelaskan bahwa proses pembangunan di Kota Palu tetap berpedoman pada skala prioritas. Ia mengingatkan masyarakat bahwa tahun depan pemerintah akan melakukan efisiensi anggaran, sehingga setiap usulan harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

“Skala prioritas itu bukan berarti menyampingkan permohonan warga. Namun kita harus realistis, karena tahun depan ada efisiensi anggaran. Setiap bantuan juga wajib melengkapi persyaratan administrasi, seperti proposal yang lengkap,” ujar Dr. Arif.

Dalam dialog tersebut, Dr. Arif juga menyoroti pentingnya pendampingan masyarakat dalam penyusunan proposal bantuan, terutama bagi kelompok seperti Majelis Taklim. Ia menjelaskan bahwa setiap pengajuan memerlukan dokumen pendukung seperti KTP, NPWP, sertifikat domisili, dan izin operasional agar dapat diproses oleh instansi terkait.

Selain itu, ia menyampaikan kekhawatiran terhadap rencana pengurangan dana transfer ke daerah sebesar 50% pada tahun 2026 serta pemotongan anggaran kantor lokal sebesar 23%. Menurutnya, kondisi ini menuntut keterlibatan lebih aktif dari pemimpin lokal untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan warga.

“Misi saya di wilayah Kamonji adalah bersinergi dengan masyarakat. Apa yang menjadi tuntutan mereka akan saya kawal agar bisa terwujud, tentu dengan pendampingan dan prosedur yang benar,” tambahnya.

Reses diakhiri dengan diskusi terbuka antara warga dan legislator terkait efektivitas program bantuan pemerintah, termasuk perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam proses distribusi. Dr. Arif menegaskan pentingnya dokumentasi lengkap agar setiap bentuk bantuan dapat tersalurkan dengan efisien dan tepat sasaran.***

SUMBER : kareba.id

Artikel Reses di Kamonji, Arif Miladi Ajak Warga Pahami Prosedur Pengajuan Bantuan Pemerintah pertama kali tampil pada DPRD Kota Palu.

Kegiatan reses ini bertempat di Jalan Samudra III, Kelurahan Ulujadi, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, pada hari Selasa (21/10/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Arif Miladi menjelaskan bahwa reses adalah kewajiban bagi setiap anggota DPRD.

“Reses merupakan suatu kewajiban dari anggota DPRD yang bertujuan untuk menyerap aspirasi terkait permasalahan di wilayah Daerah Pemilihan (Dapil). Tujuannya agar permasalahan yang bersifat umum dapat segera diselesaikan dan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat,” ungkapnya.

Pada sesi dialog, warga secara spesifik menyampaikan aspirasi mendesak terkait perbaikan jalan dan drainase di Jalan Samudra III.

Menanggapi hal tersebut, Arif Miladi meyakinkan warga bahwa realisasi perbaikan infrastruktur bukanlah hal baru dalam kinerjanya.

“Terkait perbaikan jalan, sudah saya lakukan di beberapa tempat, di antaranya di Jalan Kelapa Kenari, sekitar SMP 13, dan Jalur Gaza. Artinya, ini bukanlah hal yang baru bagi saya kalau soal pengaspalan jalan,” jelasnya.

Untuk menindaklanjuti aspirasi perbaikan jalan dan drainase di Jalan Samudra III, Arif Miladi menyatakan akan segera berkomunikasi dengan pihak terkait.

“Ke depannya, saya akan berkomunikasi dengan dinas terkait sehubungan dengan perbaikan jalan dan drainase ini. Oleh karena itu, saya mohon kepada Bapak/Ibu sekalian agar dibuatkan proposal resminya sehingga aspirasi ini dapat segera diproses,” pungkasnya.***

SUMBER : karama.id

Artikel Jalan dan Drainase Jadi Prioritas Masyarakat, Anggota DPRD Palu Arif Miladi Jaring Aspirasi di Ulujadi pertama kali tampil pada DPRD Kota Palu.