Komisi A juga meminta KPU Kota Palu memaparkan skema penataan dapil ke depan. Pada Pemilu 2024, Kota Palu terbagi dalam empat dapil, yakni Palu Timur–Mantikulore, Palu Selatan–Tatanga, Palu Barat–Ulujadi, serta Palu Utara–Taweli.
Seiring pertumbuhan jumlah penduduk, DPRD menilai terbuka peluang penambahan dapil maupun jumlah kursi legislatif pada Pemilu 2029.
“Dengan bertambahnya jumlah penduduk, tentu ada peluang penambahan kursi, bahkan kemungkinan perubahan dapil. Ini yang perlu kita siapkan sejak dini,” ujar Irsan.

Ia juga menekankan pentingnya pengajuan skema dapil ke KPU RI melalui KPU Kota Palu, termasuk potensi dampaknya terhadap alokasi kursi di tingkat provinsi.
Sementara itu, Kepala Dinas Dukcapil Kota Palu, Walawati, memaparkan bahwa jumlah penduduk Kota Palu berdasarkan data semester II tahun 2025 tercatat sebanyak 404.381 jiwa, terdiri dari 202.717 laki-laki dan 201.664 perempuan.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 289.259 jiwa masuk kategori wajib KTP. Dukcapil, lanjutnya, terus melakukan percepatan perekaman KTP dengan menyasar sekolah-sekolah serta wilayah hunian tetap seperti Talise dan Petobo.
“Kami terus turun ke lapangan untuk memastikan masyarakat memiliki dokumen kependudukan. Saat ini juga sistem sudah mengharuskan perekaman KTP bagi yang berusia 17 tahun sebelum pengurusan dokumen lain,” jelas Walawati.
Ketua KPU Kota Palu, Idrus, menjelaskan bahwa penetapan dapil merupakan kewenangan KPU RI sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sementara KPU daerah bertugas menyusun usulan secara berjenjang.
Ia menyebut, dengan jumlah penduduk di atas 400 ribu jiwa, alokasi kursi DPRD Kota Palu berpotensi meningkat menjadi 40 kursi.
“Jika mengacu pada jumlah penduduk saat ini, maka alokasi kursi DPRD Kota Palu ke depan diperkirakan mencapai 40 kursi,” ungkapnya.
KPU juga memaparkan bahwa satu kursi DPRD akan mewakili sekitar 10 ribu jiwa, yang menjadi dasar pembagian kursi per dapil. Namun, pembentukan dapil tetap harus memenuhi ketentuan, yakni minimal tiga kursi dan maksimal 12 kursi per dapil.
Selain itu, KPU menyinggung Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135 yang berpotensi mengubah skema pemilu, di mana pemilu nasional dan daerah dapat dipisahkan, sehingga turut berdampak pada penataan dapil ke depan.
Sebagai langkah awal, KPU Kota Palu telah menyiapkan sejumlah skema penataan dapil yang akan diuji melalui forum sosialisasi dan uji publik sebelum ditetapkan secara resmi.

Artikel Jumlah Penduduk Naik, Kursi DPRD Palu Berpotensi Bertambah di 2029 pertama kali tampil pada DPRD Kota Palu.

Menurut Imam Darmawan, permasalahan drainase tidak bisa langsung ditindaklanjuti tanpa penyelesaian soal kepemilikan lahan. Ia menegaskan bahwa tanah yang akan dilalui saluran air merupakan milik warga, sehingga pemerintah tidak bisa bertindak sepihak.

“Kenapa saya sampaikan harus ke kelurahan? Karena di situ ada tanahnya orang. Bukan hak saya. Kalau soal dana, saya pasti berusaha, tapi diselesaikan dulu masalah tanahnya,” jelas Imam.

Ia juga menambahkan, izin tertulis dari pemilik tanah perlu dibuat dan diketahui pihak kelurahan agar tidak terjadi masalah di kemudian hari. Hal ini penting karena jika tidak ada surat pernyataan resmi, pemilik lahan bisa saja menutup kembali akses drainase dengan alasan hak kepemilikan.

“Kalau tidak ada surat pernyataan, nanti turun anggaran pasti diminta pertanggungjawabannya. Atau pemilik rumah bisa saja bilang, ‘Ini lahan saya, saya tutup.’ Nah, itu yang kita hindari,” tambahnya.

Imam pun meminta agar kelurahan membantu menyelesaikan koordinasi dengan pemilik lahan tersebut. Soal pendanaan, ia berusaha akan berupaya mencarikan solusi setelah permasalahan administrasi selesai.

Dalam pertemuan itu, Imam juga menjelaskan soal perbaikan jalan, khususnya di Lorong Senyum dan Jalan Mutiara Menurutnya, tidak semua ruas jalan di wilayah birobuli Utara menjadi kewenangan pemerintah kota.

Beberapa di antaranya merupakan jalan nasional yang berada di bawah pengelolaan Balai Jalan Kementerian PUPR.

“Kalau jalan di depan kantor kecamatan, itu bukan jalan kota. Itu jalan nasional. Jadi kewenangannya ada di balai jalan, bukan di Dinas PU kota,” terangnya.

Ia menambahkan, meski sudah ada beberapa usulan peningkatan jalan, banyak di antaranya tertunda karena efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Beberapa rencana perbaikan pun belum bisa direalisasikan tahun ini.

Ia meminta ketua RT dan RW agar mengimbau warga membuat saluran kecil agar air cucian langsung mengalir ke drainase.

Masalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) juga dibahas. Imam menegaskan pentingnya kesadaran warga membayar pajak karena dana tersebut menjadi sumber utama pembangunan di daerah.

“Dari PBB inilah bisa dibangun jalan, drainase, dan bantuan-bantuan untuk masyarakat. Kalau tidak bayar pajak, pemerintah kesulitan membangun,” katanya.***

SUMBER : radarpalu.jawapos.com

Artikel Permintaan Drainase, Jalan, dan Program Pertanahan Warnai Reses Imam Dermawan  pertama kali tampil pada DPRD Kota Palu.

Dalam pertemuan tersebut, Imam menjelaskan kembali tugas dan fungsi anggota DPRD kepada warga. Ia menegaskan, DPRD tidak memiliki visi dan misi sendiri, melainkan bekerja berdasarkan visi, misi, dan program kerja wali kota dan wakil wali kota.

“Dewan tidak menentukan arah kebijakan ruang atau pembangunan. Kami hanya membahas anggaran berdasarkan RPJMD dan program pemerintah daerah,” ujar Imam.

Ia juga menekankan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme penganggaran. Menurutnya, seluruh usulan dari masyarakat akan disesuaikan dengan program prioritas pemerintah dan kemampuan anggaran daerah.

“Kalau ada calon legislatif yang menjanjikan semua permintaan pasti direalisasikan, jangan dipercaya. Dewan bukan penentu kebijakan anggaran,” tambahnya.

Dalam sesi dialog, sejumlah warga menyampaikan aspirasi mereka. Ketua RT 01, Jurni, mengusulkan penyediaan air bersih dan fasilitas MCK yang sebelumnya pernah diajukan namun belum terealisasi. Warga lainnya juga mengusulkan program peternakan kambing, mengingat wilayah tersebut masih memungkinkan untuk pengembangan ternak sebagai penunjang ekonomi keluarga.

Menanggapi aspirasi warga, Imam menyatakan siap memperjuangkan usulan tersebut melalui mekanisme pembahasan di DPRD. Namun, ia menegaskan tidak ingin memberikan janji yang belum tentu dapat dipenuhi.

“Saya tidak bisa berjanji, tapi akan berusaha memperjuangkan apa yang diusulkan. Karena janji itu bagian dari utang, dan utang adalah dosa,” katanya.

Selain menerima aspirasi, Imam juga mengingatkan masyarakat untuk turut berperan dalam pengawasan pelaksanaan program pemerintah, termasuk melaporkan jika terjadi pungutan tidak wajar di sekolah atau pelayanan publik lainnya.

“Kalau ada laporan, kami akan tindak lanjuti dengan memanggil pihak terkait. Tapi kendalanya, sering tidak ada yang berani memberikan kesaksian,” jelasnya.

Kegiatan reses ini berlangsung dalam suasana dialog terbuka. Warga antusias menyampaikan berbagai persoalan di lingkungan mereka, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.***

SUMBER : tonakodi.id

Artikel Reses di Birobuli Utara, Imam: Saya Tak Bisa Berjanji, Tapi Akan Perjuangkan Aspirasi Masyarakat pertama kali tampil pada DPRD Kota Palu.

Pada reses yang dihadiri ratusan warga, Mohamad Imam Darmawan membuka pertemuan dengan menjelaskan sekilas Tugas Pokok Fungsi (Tupoksi) anggota dewan, yaitu fungsi pengawasan, fungsi penganggaran, serta fungsi legislasi.
Ketua RT 02 / RW 05 Kelurahan Petobo, Tanwir berharap, agar Pemerintah Kota Palu membuatkan selokan induk yang terintegrasi dengan selokan-selokan kecil agar air hujan tidak menggenani jalan.
“Kami juga berharap agar pemerintah membantu pembukaan akses jalan menuju Jalan Tanggul,” harap Tanwir.
Tanwir juga berharap agar Pemkot Palu menambah dan memperbaiki lampu penerangan jalan di lingkungan mereka, guna mencegah tindak pencurian.

Warga lainnya, Darman, berharap agar Imam mengingatkan kepada Walikota Palu, yang pernah berjanji akan memberi bantuan pribadi untuk masjid Al Amin, Jalan Dewi Sartika senilai Rp100 juta.
“Sudah lama sekali pak, itu janji dana pribadi bukan dari pemerintah,” harapnya.
Darwan juga mempertanyakan soal biaya perpanjangan SIM C, yang jika normal sebesar Rp 75 ribu, tetapi karena lambat tiga hari petugas layanan perpanjangan SIM mobile mengarahkan agar membuat SIM baru sesuai prosedur pembuatan awal, sehingga menghabiskan biaya sebesar kurang lebih Rp 400 ribu.
Menanggapi beberapa aspirasi warga, Imam berjanji akan mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait.
“Soal bantuan saya akan koordinasi dengan bidang Kesra, untuk drainase harus diperjelas dulu soal status tanah,” kata Imam.
Sedangkan soal Lampu Penerangan Jalan, Imam minta kepada warga untuk menulis alamat lengkap, nama jalan, kelurahan, lingkungan dan serta nomor kontak dalam proposal, sebelum diajukan.
“Soal perpanjangan SIM, itu ranah institusi polri dengan pemerintah pusat. Kami (Aleg DPRD) hanya berkoordinasi dalam hal-hal tertentu,” pungkasnya.

SUMBER : dataselebes.id

Artikel Imam Darmawan Terima Keluhan Masyarakat Mulai Selokan Hingga Biaya Perpanjangan SIM  pertama kali tampil pada DPRD Kota Palu.

Imam mengungkapkan, usulan perbaikan jalan merupakan aspirasi masyarakat yang disampaikan sebelumnya dan telah masuk dalam pembahasan legislatif serta disetujui eksekutif.

“Alhamdulillah, pengajuan ini sudah disetujui. Tinggal menunggu progres pekerjaan di lapangan,” ujarnya.

Menurutnya, kerusakan jalan disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk beban kendaraan dan kondisi drainase.

Politisi Nasdem ini meminta masyarakat untuk bersabar sambil pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah kota guna mempercepat proses.

Selain membahas jalan, warga juga menanyakan landasan hukum penerapan pos keamanan lingkungan (pos kamling) yang rencananya akan diberlakukan pemerintah.

Pos kamling tersebut bertujuan menjaga keamanan dan ketertiban di kompleks.

“Ini juga akan saya sampaikan kepada pihak terkait, supaya masyarakat punya pemahaman hukum yang jelas ketika melakukan ronda malam atau menangani kejadian di lapangan,” kata Imam.

Ia berharap, perbaikan jalan dan penerapan pos kamling nantinya dapat meningkatkan kenyamanan serta rasa aman warga di Birobuli Utara.***

SUMBER : truestory.id

Artikel Kunker Dapil, Imam Dermawan Bawa Kabar Perbaikan Jalan Mutiara pertama kali tampil pada DPRD Kota Palu.