Dewan Perwakikan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah, Selasa (28/4/2026).

Rapat gabungan Komisi DPRD Kota Palu yang dipimpin Wakil Ketua I, Muhlis U Aca, membahas polemik minimnya jumlah Klasifikasi Buku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang terakomodir kedalam sistim Online Single Submission (OSS), atau sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang wajib digunakan oleh pelaku usaha di Indonesia untuk mempermudah, mempercepat, dan mentransparansi proses pengajuan izin

Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu, Achmad Arwien Afries, ST., MT membeberkan bahwa didalam lampiran Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Palu yang disusun oleh Kementerian ATR/BPN terkait KBLI, hanya memuat 239 KBLI. Sementara berdasarkan BPS tahun 2015-2017, jumlah KBLI sebanyak 1.573. Namun saat pelaksanannya tahun 2023 dan terintegrasi kedalam OSS, diberlakukan peraturan BPS Nomor 2 tahun 2020, dimana jumlah KLBI bertambah hingga 1.789.

“RDTR kita hanya memuat 239 KBLI. Sementara e-sistim tahun 2020, KBLI berjumlah 1.789. Jadi ada 1.550 kode KBLI yang tidak terakomodir kedalam sistim OSS,” terangnya.

Dampak dari polemik tersebut ungkap Arwien, diantaranya 8 rumah sakit swasta di Kota Palu, tidak dapat memperpanjang izin usahanya akibat tidak terdapat kode KBLI didalam sistim. Sehingga terancam tidak dapat melanjutkan usahanya.

Selain itu, beberapa bidang usaha juga mengalami kendala dalam memperpanjang izin usahanya, seperti, PT Haji Kalla, Akai Jaya, PT Agro Boga Utama, Yakult, Real Estate, Travel, UKM, IKM, UMKM dan ratusan hingga ribuan jenis usaha lainnya.

Bentuk usaha lainnya yang terdampak adalah program nasional Koperasi Merah Putih. Kemudian terdapat investasi besar yang akan masuk ke Kota Palu (Indo Grosir) dengan investasi kurang lebih Rp 250 miliar .

“Jangankan investasi baru, yang lama saja belum bisa memperpanjang izin usahanya,” sebut Aswien.

Pihak Pemkot Palu telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan polemik KBLI, diantaranya kunjungan ke beberapa kementerian, dan akhirnya mengunjungi Menteri Dalam Negeri. Kemudian melakukan pemutakhiran data base peraturan zonasi RDTR. Namun saat memasukan 1.550 kode KBLI, tabelnya berwarna merah (dilarang).

Solusi selanjutnya melakukan pencabutan RDTR Kota Palu dari sistim OSS pada tanggal 10 Maret 2026.

Kegiatan Rapat Dengar Pendapat dihadiri Ketua Komisi A, Irsan Satria, Ketua Komisi C, Abdulrahim Nassar Alami, Resky Hardianti Ramadhani, Alfian Chaniago, Muslimun, Rini Haris, Rustia Tompo, Imam Darmawan, dan beberapa anggota DPRD lainnya.

Rapat tersebut juga dihadiri sejumlah perwakilan rumah sakit swasta, hingga perusahaan yang ada di Kota Palu.

Artikel Ribuan Pengusaha di Palu Terancam Tidak Dapat Memperpanjang Izin Usaha pertama kali tampil pada DPRD Kota Palu.

Smart tourism di Jogja diwujudkan melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan pengalaman wisatawan. Misalnya, penggunaan aplikasi digital untuk panduan wisata, pemesanan tiket secara online, serta penyediaan informasi destinasi secara real-time.
Wisatawan dapat dengan mudah mengakses informasi tentang tempat wisata, kuliner khas, hingga agenda budaya hanya melalui smartphone. Ada sekitar 800 hotel dan penginapan yang tersedia, 150 event yang sebagian di gerakan oleh komunitas atau pihak swasta, dan 50 destinasi wisata yang menarik untuk di kunjungi termasuk destinasi kampung wisata.

Karena Kota Jogjakarta tidak memiliki destinasi wisata alam laut dan pegunungan, namun Pemkot Jogjakarta menjadi garda utama dalam mempromosikan berbagai wisata yang ada disekitarnya, seperti wisata Lava Tour Merapi, Candi Prambanan, Prambanan Jazz, Agrowisata Bhumi Merapi, Pantai pasir putih, On The Rock, Ibarbo Park, Obelix Hills, HeHa Forest, Pictniq, dll.

Keunggulan lain Jogja juga terletak pada kemampuannya mengintegrasikan teknologi dengan nilai-nilai lokal. Kearifan lokal seperti budaya gotong royong, keramahan masyarakat, serta pelestarian tradisi tetap menjadi daya tarik utama.
Desa wisata di sekitar Jogja, seperti yang mengembangkan kerajinan batik, seni pertunjukan, dan kuliner tradisional, menjadi contoh nyata bagaimana teknologi dapat mendukung promosi tanpa menghilangkan identitas budaya.
Selain itu, pelibatan masyarakat lokal menjadi kunci utama. Masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek dalam pengembangan pariwisata. Mereka diberdayakan melalui pelatihan digital, pemasaran online, serta pengelolaan destinasi berbasis komunitas. Hal ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menjaga keberlanjutan budaya lokal.

Inovasi ini menunjukkan bahwa smart tourism tidak harus selalu identik dengan modernisasi yang menggeser tradisi. Justru, dengan pendekatan yang tepat, teknologi dapat menjadi alat untuk memperkuat kearifan lokal dan memperluas jangkauan promosi wisata.
Dengan demikian, Kota Jogja menjadi contoh bagaimana pariwisata cerdas dapat berkembang secara inklusif dan berkelanjutan. Perpaduan antara teknologi dan budaya lokal menjadikan Jogja tidak hanya sebagai tujuan wisata, tetapi juga sebagai ruang belajar tentang harmoni antara kemajuan dan tradisi.

So, apa yang menjadi pembelajaran untuk Kota Palu ? Pertama, Ketika Kota Palu di dorong sebagai Geopark City, Wisata kebencanaan menjadi salah satu wisata unggulan yang dapat menarik wisatawan lokal maupun mancanegara, yang bercerita spesifik tentang likuefaksi, tsunami dan longsong bawah laut sebagai pusat pengetahuan dunia.
Kedua, pasca bandara Mutiara SIS Aljufri ditetapkan sebagai bandara internasional, Kota Palu harus menjadi garda terdepan destinasi wisata alam dan lainnya yang bisa dalam mempermudah akses wisatawan mancanegara dan lokal dalam berwisata di Sulteng.
Apalagi spot wisata alam yang ada di Sulteng punya keunikan tersendiri dan bahkan beberapa spot yang ada memiliki sejarah kearifan lokal di mata dunia. Ketiga, digitalisasi pariwisata yang telah di kembangkan oleh Pemerintah Indonesia harus terkoneksi kuat dengan inovasi wisata di Kota Palu dan sekitarnya.
Minimal bisa menjadi daerah wisata unggulan Indonesia yang menarik banyak wisatawan ke Sulteng. Karena itu, kehadiran dinas pariwisata dan dinas terkait lainnya sangat menentukan wajah pariwisata di Kota Palu, utamanya dalam merangsang pertumbuhan ekonomi masyarakat sebagai penerima dampak langsung. Inovasi dan kepemimpinan sangat menentukan, apakah Kota Palu bisa bersaing dengan daerah lainnya yang juga menggerakkan sektor wisata sebagai salah satu pintu strategis pembangunan daerah.

Artikel Belajar Inovasi Smart Tourism Berbasis Kearifan Lokal di Kota Jogjakarta pertama kali tampil pada DPRD Kota Palu.

Legislator dari Partai Hanura ini merinci progres kerja nyata yang telah ia kawal selama duduk di Komisi C Bidang Pembangunan. Menurutnya, penyerapan dan eksekusi aspirasi warga pada masa jabatan periode 2024-2029 ini menunjukkan tren yang jauh lebih positif dibandingkan periode sebelumnya.

“Alhamdulillah, di periode saya yang lalu capaiannya menyentuh angka 95 persen. Pada periode saat ini, di awal masa jabatan periode kedua, angkanya bahkan telah mencapai 99 persen, hampir mendekati 100 persen,” kata Muchsin di hadapan konstituennya.

Keberhasilan realisasi tersebut merupakan hasil sinergi yang kuat antara legislatif dan Pemerintah Kota Palu melalui jalur Pokok Pikiran (Pokir). Muchsin menyebutkan bahwa bantuan yang telah tersalurkan mencakup spektrum yang luas, mulai dari sektor bantuan sosial, dukungan bagi pelaku UMKM, hingga pembangunan infrastruktur fisik di pemukiman warga.

Dalam dialog tersebut, Muchsin mengapresiasi pemahaman masyarakat yang semakin baik mengenai alur birokrasi pengajuan bantuan. Ia meminta warga untuk tetap disiplin mengikuti prosedur administrasi melalui dinas terkait agar setiap usulan dapat terverifikasi secara sah.

“Jika proses verifikasi tersebut berjalan lancar dan memenuhi syarat secara aturan, saya pasti akan memperjuangkannya secara maksimal di badan anggaran,” tegas Muchsin.

Pertemuan reses yang berlangsung hangat ini dihadiri oleh puluhan warga, para Ketua RT, serta staf pendamping dari Sekretariat DPRD Kota Palu. Warga memanfaatkan momentum ini untuk menyampaikan kebutuhan mendesak di lingkungan mereka, termasuk permintaan penambahan titik lampu jalan di sejumlah lorong.

Selain menyampaikan usulan baru, perwakilan warga juga menyampaikan apresiasi atas realisasi bantuan tenda dan kursi yang telah diterima. Fasilitas tersebut kini telah dimanfaatkan secara kolektif untuk mendukung berbagai kegiatan sosial dan keagamaan di lingkungan RT setempat.

Sebagai anggota Komisi C, Muchsin memiliki peran strategis dalam mengarahkan kebijakan pembangunan kota. Ia menilai, jika pada periode 2019-2024 fokus utama APBD terserap untuk rehabilitasi pascabencana, maka saat ini adalah momentum untuk meningkatkan estetika dan kenyamanan fasilitas publik di Kota Palu.

Ia berkomitmen untuk terus mengawal sisa satu persen target aspirasi yang belum tuntas di wilayahnya. Muchsin ingin memastikan setiap kebijakan yang ia dorong mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara nyata.

“Harapan saya agar masyarakat dapat benar-benar merasakan bahwa mereka itu adalah warga ibu kota, dengan fasilitas publik dan pelayanan yang memadai,” tutup Muchsin.

Artikel Muchsin Ali Sebut Realisasi Aspirasi Masyarakat Dapil IV Capai 99 Persen pertama kali tampil pada DPRD Kota Palu.

Reses di buka oleh Camat Palu Barat dengan sedikit penyampaian kepada warga tentang kebersihan khususnya masalah sampah yang terjadi dengan warga sekitar.

Ibu Satria perwakilan dari dinas Sosial Kota Palu paparkan program yang terkait dengan bidang Fakir Miskin kepada warga Balaroa antara lain Jaminan Kesehatan atau BPJS, Bantuan Sosial KUBE (Kelompok Usaha Bersama), bantuan DTKS perorangan dan modal usaha. Dari semua program tersebut untuk kriteria penerima dengan kategori Desil 1-5.

Perwakilan dari Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kota Palu Dian Novita juga menyampaikan program yang bisa dicover pemerintah khususnya UMKM dengan jenis bantuan Pengembangan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha yang berada di kota palu dengan besaran bantuan maksimal Rp. 2.000.000, untuk usaha perorangan dan untuk bantuan peralatan yang nominalnya lebih besar Dian Novita menjelaskan harus bentuk kelompok dengan minimal beranggotakan 4 orang atau lebih untuk satu jenis usaha dan masukan proposalnya ke Dinas atau Pokir Angoota Legislatif agar bisa cepat terealisasi.

Persyaratan umum bantuan UMKM meliputi status Warga Negara Indonesia (WNI) dengan e-KTP, Kartu Keluarga, memiliki usaha mikro yang aktif setidaknya berjalan minimum 6 bulan dan memiliki izin usaha atau NIB. Selain itu, tidak termasuk ASN, TNI/Polri, BUMN/BUMD dan maksimal usia 50 tahun. Beberapa program mungkin memerlukan dokumen tambahan seperti NPWP atau persyaratan khusus lainnya

Abdul Rahman Warga setempat mengajukan pertanyaan di luar konteks UMKM dari reses yang berlangsung yaitu masalah liquifaksi yang sudah bertahun-tahun “Mohon maaf pak dewan, bagaimana dengan gambaran kelanjutan masalah Likuefaksi yang terjadi di Balaroan ini pak, karena hal ini sudah bertahun-tahun tapi belum ada pergerakannya.” sahut Abdul Rahman

Anleg dari fraksi partai HANURA Muchsin Ali, S.T yang juga anggota Komisi C DPRD Kota Palu berikan penjelasan mengenai pertanyan masalah Likuefaksi bahwa Anggota DPRD kota Palu masih terkendala pada aturan yang berlaku “jujur saja kami masi terkendala pada aturan, tapi substaninya ada pada penjelasan kementrian, karena itu rencananya akan menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH). Tapi Insya Allah kami akan meneruskan rapat pansus Rehab Rekon kembali karena sempat terhenti kerana pergantian Anggota Dewan sebelumnya”. Ungkap Muchsin Ali, S.T.***

SUMBER : gnews.co.id

Artikel Reses Caturwulan III, Anggota DPRD Kota Palu Muchsin Ali, S.T Bahas Masalah UMKM pertama kali tampil pada DPRD Kota Palu.

Kegiatan ini berlangsung di daerah pemilihan (Dapil) Kota Palu 4 (Kecamatan Palu Barat dan Ulujadi), bertempat di Jalan Kenduri Lorong 1, Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, pada Senin (20/10/2025) malam.

Dalam upaya memberikan solusi langsung, Muchsin Ali menghadirkan perwakilan dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yaitu Dinas Sosial Kota Palu dan Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja.

Muchsin Ali, yang merupakan anggota Komisi C (Bidang Pembangunan), menyampaikan rasa syukurnya atas realisasi beberapa aspirasi warga, salah satunya adalah pemasangan lampu jalan.

“Alhamdulillah, aspirasi masyarakat yang telah disampaikan kepada kami saat ini telah kita rasakan manfaatnya, sesuai dengan komisi saya di bagian pembangunan yakni bantuan berupa lampu jalan yang hari ini telah terpasang dan manfaatnya bisa kita rasakan,” jelas anggota Fraksi Hanura ini.

Pada sesi dialog, warga menyampaikan dua isu utama: persoalan banjir dan pengembangan UMKM. Muchsin Ali menanggapi keluhan banjir dengan menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan Dinas Pekerjaan Umum (PU) menunjukkan penyebabnya adalah drainase yang berukuran kecil.

“Jalan dan drainase telah diperiksa oleh Dinas Pekerjaan Umum, dan hal yang menyebabkan banjir tersebut adalah masalah drainase yang berukuran kecil,” ujarnya.

Terkait dengan pengembangan UMKM, Muchsin Ali mengarahkan warga untuk berkoordinasi dengan tim di daerahnya.

“Terkait UMKM, Bapak/Ibu dapat berkoordinasi dengan koordinator saya di daerah nantinya. Tim tersebut akan membantu agar aspirasi itu dapat direalisasikan,” pungkasnya.

Muchsin Ali berharap, aspirasi yang telah disampaikan ini dapat segera ditindaklanjuti dan direalisasikan melalui OPD terkait.***

SUMBER : karama.id

Artikel Anggota DPRD Palu Muchsin Ali Serap Aspirasi Warga di Jalan Keduri Bahas Soal UMKM dan Penanganan Banjir pertama kali tampil pada DPRD Kota Palu.