KAREBA SULTENG, PALU- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu, Rico AT Djanggola menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Produk Hukum Daerah Regional Sulawesi Tahun 2026 yang digelar di Swiss-Belhotel Palu, Selasa (2/6/2026).
Rakor tersebut menjadi ajang strategis bagi pemerintah daerah se-Sulawesi untuk memperkuat koordinasi dan harmonisasi dalam penyusunan produk hukum daerah yang berkualitas, adaptif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kegiatan ini dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, sekretaris daerah provinsi, Ketua Bapemperda DPRD provinsi, kepala biro hukum provinsi se-Sulawesi, sekretaris daerah kabupaten/kota, Ketua Bapemperda DPRD kabupaten/kota, kepala bagian hukum kabupaten/kota se-Sulawesi, serta unsur Forkopimda Sulawesi Tengah, anggota Komisi II DPR RI, Longky Djanggola.
Mengangkat tema “Evaluasi Kepatuhan Produk Hukum Daerah dalam Mendukung Reformasi Hukum Nasional,” rakor menjadi forum penting untuk mengevaluasi kualitas dan kepatuhan produk hukum daerah sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendukung agenda reformasi hukum nasional.
Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.
Menurut gubernur, kualitas produk hukum daerah memiliki peran yang sangat menentukan dalam keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
“Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah hadir pada Rakor Produk Hukum Daerah Regional Sulawesi. Kehadiran kita semua sangat penting untuk menjadikan produk hukum daerah semakin baik ke depannya,” ujar Gubernur.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga mengungkapkan bahwa Sulawesi Tengah berhasil menunjukkan peningkatan yang konsisten dalam penilaian Indeks Kepatuhan Daerah (IKD) selama periode 2021–2025.
Capaian tersebut mengantarkan Sulawesi Tengah masuk dalam tujuh provinsi dengan kategori nilai IKD sangat tinggi dan memperoleh penghargaan dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah pada Rakornas Produk Hukum Tahun 2025 di Kendari.
Menurut Anwar Hafid, seluruh program dan aktivitas pemerintahan harus memiliki landasan hukum yang jelas agar mampu memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan bagi masyarakat.
“Segala kegiatan pemerintahan harus dipayungi dengan produk hukum yang jelas agar masyarakat memperoleh kepastian hukum dan perlindungan yang memadai. Melalui program ini, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat semakin diperkuat,” katanya.
Ia pun berharap forum koordinasi seperti ini dapat terus dilaksanakan secara berkesinambungan sebagai sarana berbagi pengalaman, memperkuat kolaborasi, dan meningkatkan kualitas regulasi daerah di seluruh wilayah Sulawesi.**

Artikel Ketua DPRD Palu Hadiri Rakor Produk Hukum Daerah Regional Sulawesi 2026 pertama kali tampil pada DPRD Kota Palu.

Ketua DPRD Kota Palu, Rico A T Djanggola, menilai dorongan menjaga kebersihan lingkungan dan penerapan sanksi denda merupakan dua hal yang berbeda dan perlu dipahami secara jelas oleh masyarakat.

Menurut Rico, program menjaga kebersihan lingkungan pada dasarnya merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah menyesuaikan kebijakan pusat, termasuk arahan Presiden RI Prabowo Subianto terkait program Indonesia Asri.
“Kalau saya pribadi, ini dua hal yang berbeda. Yang pertama ketika kita bicara tentang masyarakat, ini adalah dorongan atau kita meneruskan perintah pusat,” ujar Rico kepada redaksi Filesulawesi.com.
Ia mengatakan, program tersebut merupakan bentuk sinkronisasi kebijakan daerah dengan pemerintah pusat agar tercipta lingkungan yang bersih dan tertata.
“Mungkin itu salah satu bagaimana agar kebijakan atau program di daerah selaras dengan pemerintah pusat,” katanya kembali.
Namun demikian, Rico mengaku masih perlu melihat secara rinci terkait penerapan sanksi atau denda sebesar Rp2 juta bagi pelanggaran kebersihan lingkungan.
“Hanya saja ketika kita bicara sanksi atau denda Rp2 juta, apakah saya setuju atau tidak, ini berbeda lagi,” jelasnya.
Menurutnya, pemerintah perlu lebih dulu melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat terkait aturan tersebut, termasuk batasan-batasan pelanggaran yang dimaksud.
“Karena menurut saya alangkah baiknya informasi ini harus jalan duluan, jauh-jauh hari sebelumnya. Nah, seperti apa denda Rp2 juta ini, jadi harus jelas dulu batas-batasannya,” ungkap Rico.
Ia mencontohkan, kondisi Kota Palu yang dikenal berangin juga perlu menjadi pertimbangan dalam penerapan aturan tersebut.
“Jangan nanti ada kotoran daun jatuh dari pohon, apalagi Kota Palu ini berangin, ini yang harus jelas dulu,” tambahnya menambahkan.
Meski demikian, Rico menegaskan bahwa dirinya sangat mendukung upaya menjaga kebersihan lingkungan di Kota Palu.
“Akan tetapi dorongan untuk masyarakat Kota Palu menjaga kebersihan itu sangat disetujui, sangat harus sekali menjaga kebersihan lingkungan,” tegasnya.
Selain menyoroti persoalan kebersihan, Rico juga menyinggung terkait aktivitas perusahaan tambang. Menurutnya, seluruh perusahaan tambang telah memiliki aturan yang mengatur perizinan hingga AMDAL.
Ia menegaskan, perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban, termasuk pembayaran pajak, dapat dikategorikan melanggar aturan yang berlaku.
“Tentu jika perusahaan tambang tidak membayar pajak maka itu dikategorikan telah melanggar aturan. Jadi harus dipindah atau diminta kepada pihak perusahaan untuk tetap membayar sesuai kewajiban mereka,” katanya menegaskan.
“Jadi menurut saya ini dua hal yang berbeda, akan tetapi dalam konsep lingkungan yang sama,” tutup Ketua DPRD Kota Palu.

Sumber : Filesulawesi

Artikel Ketua DPRD Kota Palu Tanggapi Soal Penerapan Denda Rp2 Juta Kotori Lingkungan pertama kali tampil pada DPRD Kota Palu.

PALU, DPRD PALU – Ketua DPRD Kota Palu, Rico Andi Tjatjo Djanggola, berkomitmen memperkuat sinergi legislatif daerah untuk mengawal implementasi program Asta Cita di tingkat lokal. Langkah ini menindaklanjuti arahan langsung Presiden Prabowo Subianto dalam Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) di Lembah Tidar, Magelang, Sabtu (18/4/2026).

Kegiatan yang berlangsung di kompleks Akademi Militer (Akmil) tersebut mempertemukan 503 Ketua DPRD dari seluruh penjuru Tanah Air. Kehadiran Kepala Negara di tengah para pimpinan legislatif daerah bertujuan untuk menyelaraskan visi pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam arahannya, Presiden Prabowo menekankan bahwa kekuatan Indonesia tidak hanya bertumpu pada kebijakan pusat, melainkan sangat bergantung pada integritas kepemimpinan di daerah. Ia mengajak para pimpinan DPRD berbicara dari hati ke hati mengenai tanggung jawab sebagai abdi negara.

“Sebagai anak bangsa, sebagai patriot, saya datang ke sini menjumpai saudara-saudara dengan satu pra-anggapan bahwa kita semua di tenda ini adalah patriot,” tegas Presiden Prabowo di hadapan peserta KPPD.

Presiden juga menyoroti pentingnya efisiensi anggaran dan pengawasan ketat terhadap potensi kebocoran dana daerah. Pimpinan legislatif diminta memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan dasar masyarakat.

Merespons instruksi tersebut, Ketua DPRD Kota Palu, Rico Andi Tjatjo Djanggola, menyatakan kesiapannya untuk membawa semangat profesionalisme dan integritas ke dalam kerja-kerja parlemen di Kota Palu. Menurutnya, arahan tersebut menjadi pedoman penting dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, maupun pengawasan.

“Kami merasa beruntung mendapat arahan langsung dari Bapak Presiden. Hal ini mempertegas peran kami sebagai pimpinan daerah agar selalu solid dan berorientasi pada kepentingan rakyat,” ujar politisi Partai Gerindra tersebut.

Rico menambahkan, DPRD Kota Palu akan terus membangun koordinasi yang intensif dengan pihak eksekutif guna memastikan program-program strategis nasional selaras dengan pembangunan di Kota Palu. Kerja sama lintas sektoral dipandang sebagai kunci utama untuk mencapai kemandirian ekonomi dan kesejahteraan publik.

Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah ini juga menghadirkan sejumlah pemateri dari Kementerian Dalam Negeri, Lemhannas RI, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperkuat kapasitas pimpinan DPRD dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan efektif.

Sumber: Humas Sekretariat DPRD Kota Palu

Artikel Rico Djanggola Siap Implementasikan Arahan Presiden Terkait Dukungan Asta Cita pertama kali tampil pada DPRD Kota Palu.

Dalam kegiatan tersebut, para Ketua DPRD dari seluruh Indonesia mendapatkan pembekalan strategis, antara lain peningkatan wawasan kebangsaan dan semangat persatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Selain itu, peserta juga memperdalam pemahaman terkait fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan guna mendukung kinerja pemerintah daerah, khususnya dalam mendorong agenda strategis nasional seperti Asta Cita Presiden Republik Indonesia.

Materi lain yang disampaikan mencakup peningkatan kewaspadaan nasional dalam menghadapi dinamika geopolitik global, serta penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menjaga stabilitas pembangunan di daerah.
Retret ini juga menjadi momentum untuk memperkuat jejaring komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antar pimpinan DPRD se-Indonesia, guna menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih efektif, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Ketua DPRD Kota Palu diharapkan dapat meningkatkan kapasitas kepemimpinan serta memperkuat peran lembaga legislatif daerah dalam mendukung percepatan pembangunan yang selaras dengan kebijakan nasional

Artikel Ketua DPRD Kota Palu Ikuti Retreat di Akmil Magelang pertama kali tampil pada DPRD Kota Palu.

Ketua DPRD Kota Palu, Rico AT Djanggola, turut hadir dan aktif mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Di sela agenda, ia juga bersilaturahmi dengan para Ketua DPRD kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah sebagai upaya memperkuat sinergi regional.

Pertemuan tersebut dimanfaatkan untuk membahas berbagai isu strategis, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, hingga penguatan ekonomi lokal.
“Pertemuan informal ini penting untuk menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi antar DPRD di Sulawesi Tengah,” ujar Rico.

Selain konsolidasi, peserta retret juga menerima pembekalan dari Lembaga Ketahanan Nasional terkait ketahanan nasional dan kewaspadaan nasional. Rico menilai materi tersebut relevan dalam mendukung peran DPRD menjaga stabilitas daerah di tengah dinamika nasional dan global.
“Kami mendapatkan pembekalan yang menjadi bagian penting dalam menjalankan fungsi DPRD di daerah,” tambahnya.

Menurutnya, pelaksanaan retret di lingkungan Akademi Militer turut membuka ruang kolaborasi yang lebih luas antar daerah, khususnya dalam mendorong percepatan pembangunan di Sulawesi Tengah.
“Dari Akmil Magelang, kami membangun kolaborasi untuk memperkuat pembangunan di Sulawesi Tengah,” katanya.

Kegiatan ini juga diisi dengan diskusi, pembekalan, serta penguatan jejaring antar lembaga legislatif daerah guna meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan pemahaman kebangsaan para peserta.

Sementara itu, Gubernur Lemhannas, Ace Hasan Syadzily, menyampaikan bahwa retret ini bertujuan meningkatkan kapasitas DPRD sebagai mitra strategis pemerintah daerah dan agen perubahan. Ia juga menegaskan pentingnya penguatan sinergi pusat dan daerah dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Artikel Kolaborasi Ketua DPRD se-Sulawesi Tengah dalam Memperkuat Sinergi Pembangunan Daerah pertama kali tampil pada DPRD Kota Palu.

Ketua DPRD Kota Palu Rico Djanggola menyaksikan langsung penandatanganan tersebut. Kerja sama ini mendukung fungsi pengawasan (fiskal) DPRD Kota Palu dalam meminimalkan risiko hukum yang berpotensi menghambat pembangunan daerah. Penandatanganan mencerminkan komitmen DPRD Kota Palu tandatangani kerja sama hukum Perdata TUN Kejari Palu untuk menjaga transparansi dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas legislatif.

Latar Belakang dan Tujuan Kerja Sama

Kerja sama ini lahir dari kebutuhan DPRD Kota Palu dalam menangani isu hukum perdata dan TUN yang sering muncul selama proses legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Selama ini, DPRD Kota Palu sering menghadapi tantangan hukum yang memerlukan pendampingan profesional. Melalui Komisi Hukum DPRD Kota Palu, pihak dewan telah mengidentifikasi perlunya mitra strategis seperti Kejari Palu.

Rico Djanggola menekankan manfaat kerja sama bagi kelancaran pemerintahan daerah. “Semoga kerja sama ini terus berlanjut, langkah ini sangat penting untuk mengantisipasi potensi permasalahan hukum serta penyelesaian dilakukan secara profesional dan bijaksana,” ujar Ketua DPRD Kota Palu Rico Djanggola, saat menyaksikan penandatanganan di Rumah Makan Borobudur.

Ruang Lingkup Bantuan Hukum dari Kejari Palu

Selain itu, Kepala Kejari Palu Mohamad Rohmadi menjelaskan peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam kerangka kerja sama. JPN akan memberikan bantuan hukum perdata dan TUN, baik sebagai penggugat maupun tergugat, melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi. Pihaknya menambahkan bahwa layanan mencakup pertimbangan hukum berupa legal opinion (LO), legal assistance (LA), serta legal audit.

“Jadi hanya perdata dan tata usaha negara yang didampingi, sedangkan pidana umum dan pidana khusus, kita tidak boleh mendampingi,” ujar Kepala Kejari Palu Mohamad Rohmadi, saat memimpin penandatanganan di Rumah Makan Borobudur. Penjelasan ini menegaskan batas wewenang yang jelas untuk menjaga independensi lembaga.

Dampak terhadap Fungsi DPRD Kota Palu

Kerja sama DPRD Kota Palu tandatangani kerja sama hukum Perdata TUN Kejari Palu ini selaras dengan ketiga fungsi utama DPRD, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Dalam fungsi legislasi, bantuan hukum memastikan rancangan peraturan daerah bebas dari celah hukum. Senada dengan hal tersebut, pada aspek penganggaran, legal audit membantu evaluasi risiko fiskal.

Pihaknya menambahkan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah akan lebih efektif dengan pendampingan TUN. Langkah ini diharapkan meminimalkan potensi sengketa yang menghambat program pembangunan Kota Palu. Secara keseluruhan, inisiatif ini memperkuat sinergi antara lembaga legislatif dan penegak hukum.

Penandatanganan kerja sama ini menjadi tonggak penting bagi DPRD Kota Palu dalam menjalankan mandat konstitusional. Ke depan, kedua belah pihak berkomitmen untuk merealisasikan program secara berkelanjutan. Masyarakat Kota Palu diharapkan turut mendukung upaya transparansi pemerintahan daerah.

Sumber: Globalsulteng

Artikel DPRD Kota Palu Tandatangani Kerja Sama Hukum Perdata dan TUN dengan Kejari Palu pertama kali tampil pada DPRD Kota Palu.

Upacara Sertijab

Upacara sertijab menandai peralihan jabatan Komandan Lanal Palu dari Kolonel Laut (P) Marthinus Sir kepada Letkol Marinir M. Ali Wardhana, S.E., M.Tr.Opsla., M.M. Acara dihadiri Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Palu. Prosesi dilaksanakan dengan pengambilan sumpah jabatan dan penyematan tanda pangkat pada pejabat baru.

Keikutsertaan Ketua DPRD Kota Palu, Rico AT Djanggola, dalam kegiatan ini mencerminkan fungsi pengawasan DPRD terhadap sinergi antarlembaga pemerintahan. Hal tersebut sejalan dengan peran DPRD dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah, termasuk aspek maritim di Kota Palu. Kehadiran pejabat legislatif memperkuat koordinasi antara DPRD dan TNI Angkatan Laut.

Sambutan Dankodaeral VI

Dalam sambutannya, Laksamana Muda TNI Andi Abdul Aziz, S.H., M.M., menegaskan peran strategis Lanal Palu dalam mendukung visi nasional. “Demi mewujudkan visi dan misi menuju Indonesia Emas, peran pangkalan TNI Angkatan Laut harus terus dibina dan ditingkatkan,” ujar Laksamana Muda TNI Andi Abdul Aziz, S.H., M.M., saat memimpin upacara di Markas Lanal Palu.

Selain itu, ia menekankan pentingnya kesiapsiagaan prajurit. “Saya meminta Lanal Palu tidak mengurangi kesiapsiagaan prajurit, bahkan semaksimal mungkin menggelar operasi laut,” tegasnya. Pihaknya juga menyampaikan apresiasi kepada pejabat lama.

Apresiasi dan Harapan untuk Pejabat Baru

Laksamana Muda TNI Andi Abdul Aziz, S.H., M.M., mengucapkan terima kasih kepada Kolonel Laut (P) Marthinus Sir atas dedikasi selama menjabat. “Atas nama pribadi, saya mengucapkan terima kasih kepada Kolonel Laut (P) Marthinus Sir dan selamat kepada Letkol Marinir M. Ali Wardhana, S.E., M.Tr.Opsla., M.M. Penempatan dalam jabatan merupakan sebuah kepercayaan dan kehormatan,” katanya.

Ia menyatakan keyakinan terhadap kemampuan pejabat baru. “Saya yakin saudara mampu melaksanakan tugas dan meningkatkan peran pangkalan secara optimal,” tambah Laksamana Muda TNI Andi Abdul Aziz, S.H., M.M., saat memimpin upacara di Markas Lanal Palu. Senada dengan hal tersebut, ia meminta seluruh prajurit dan aparatur sipil negara (ASN) Lanal Palu memberikan dukungan penuh.

Pesan untuk Prajurit dan ASN Lanal Palu

Kepada prajurit dan ASN, Dankodaeral VI berpesan agar menjaga disiplin. “Berikan dukungan penuh sebagaimana yang telah diberikan kepada pejabat lama, dengan sikap disiplin dan kesiapsiagaan dalam menjalankan tugas,” pesannya. Selanjutnya, ia menutup sambutan dengan optimisme terhadap capaian kinerja Lanal Palu ke depan.

“Saya yakin Lanal Palu akan mampu meningkatkan capaian kerja dan menjaga keamanan maritim di wilayah tanggung jawabnya,” pungkas Laksamana Muda TNI Andi Abdul Aziz, S.H., M.M. Kegiatan ini memperkuat kolaborasi antara DPRD Kota Palu dengan institusi pertahanan negara. Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan DPRD, kunjungi halaman resmi komisi DPRD Kota Palu.

Upacara sertijab ini menjadi momentum sinergi Forkopimda dalam menjaga keamanan maritim Sulawesi Tengah. Keikutsertaan Ketua DPRD Kota Palu, Rico AT Djanggola, menegaskan komitmen legislatif terhadap fungsi pengawasan keamanan wilayah. 

Sumber: Karebasulteng

Artikel Ketua DPRD Kota Palu Hadiri Upacara Sertijab Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut pertama kali tampil pada DPRD Kota Palu.

Pada kesempatan itu, Eka menjelaskan bahwa struktur APBD terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Ia juga menegaskan bahwa penyusunan RAPBD 2026 mengacu pada klasifikasi dan nomenklatur yang berlaku melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, atau SIPD yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri . Paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Palu, Rico A.T. Djangola, bersama Wakil Ketua I dan II.

Selain itu, Eka menyampaikan bahwa pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Kota Palu dan Badan Anggaran DPRD berlangsung hingga 29 November 2025.

“Hasil pembahasan bersama antara Tim Anggaran Pemerintah Kota Palu dan Badan Anggaran DPRD hingga 29 November 2025 telah menghasilkan rekomendasi terkait pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2026 untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan serta kemampuan keuangan daerah,” kata Eka Kumalasari, Asisten III Setda Palu, pada Sabtu.

Dalam penyampaian RAPBD 2026, Pemkot Palu menetapkan komponen utama anggaran. Pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp1.711.486.731.571. Belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp1.710.486.731.571. Sementara itu, pembiayaan daerah tercatat Rp1.000.000.000. Dokumen tersebut menjadi dasar untuk pembahasan lanjutan bersama DPRD Palu.

Namun, terdapat perbedaan angka target pendapatan asli daerah yang sebelumnya dipresentasikan dalam paripurna sebelumnya. Hal ini disoroti anggota DPRD Palu yang juga merupakan anggota Bapemperda, Arif Miladi.

Menurutnya, Asisten III sebelumnya pernah menyampaikan target PAD untuk 2026 sebesar Rp1.807.234.779.997. Akan tetapi, hasil pembahasan Bapemperda kemudian menetapkan angka final pada Rp1.711.486.731.571.

Meskipun demikian, pembahasan RAPBD 2026 tetap berlanjut sesuai mekanisme. Selain itu, DPRD Palu memastikan seluruh proses dilakukan secara transparan. Perbedaan target PAD tersebut menjadi bagian dari evaluasi internal antara eksekutif dan legislatif dalam penyusunan dokumen anggaran.

Secara keseluruhan, penyampaian RAPBD 2026 menjadi tahap awal bagi Pemkot Palu untuk menyiapkan arah kebijakan fiskal tahun mendatang. Dengan demikian, proses pembahasan berikutnya akan menentukan penetapan APBD 2026 secara resmi bersama DPRD Palu.

Artikel Target PAD Palu 2026 Ditapkan Pemkot dalam RAPBD 2026 pertama kali tampil pada DPRD Kota Palu.

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Palu, Rico Djanggola dinyatakan memenuhi korum dengan kehadiran 19 dari 35 anggota DPRD, sesuai ketentuan Pasal 250 ayat 1 huruf C Tatib DPRD Kota Palu Nomor 1 Tahun 2025.

Sebelum masuk pada agenda utama, pimpinan rapat membacakan seluruh surat masuk yang berkaitan dengan pelaksanaan paripurna.

Terdapat tiga fraksi yang mengajukan usulan perubahan AKD, yaitu:

Fraksi Nasional Demokrat

Melalui surat Nomor 014/Fraksi NasDem/DPRD-KP/11/2025, menyampaikan usulan perubahan keanggotaan fraksi pada alat kelengkapan dewan.

Fraksi Gerindra

Melalui surat Nomor 009/A/F.Gerindra/DPRD-Kota Palu/11/2025, mengusulkan pergantian anggota Badan Anggaran (Banggar).

Fraksi PDIP

Selain mengusulkan pergantian ketua fraksi, juga menyampaikan penyesuaian keanggotaan fraksi dalam AKD.

Ketua DPRD Palu, Rico Djanggola menyampaikan bahwa seluruh surat yang diajukan telah diterima secara resmi dan menjadi dasar pelaksanaan perubahan komposisi AKD dalam rapat paripurna tersebut.

Perubahan keanggotaan alat kelengkapan ini merupakan bagian dari mekanisme internal DPRD untuk memperbaharui formasi kerja komisi, badan, serta unsur pimpinan alat kelengkapan sesuai dinamika fraksi dan kebutuhan kelembagaan.

Rapat paripurna kemudian dilanjutkan dengan pembacaan susunan baru anggota AKD sebagaimana diusulkan oleh masing-masing fraksi.

Sumber: Wartasulawesi.com

Artikel Rico Djanggola Pimpin Rapat Paripurna DPRD Palu, Pengumuman Perubahan AKD Jadi Agenda Utama pertama kali tampil pada DPRD Kota Palu.

Reses ini menjadi bagian dari masa persidangan tahun 2025, untuk menyerap aspirasi masyarakat Dapil Palu I.

Rico menyatakan bahwa aspirasi warga terkait revitalisasi pasar tersebut akan dibawa dalam pembahasan bersama dinas terkait. Ia menegaskan bahwa pengaktifan kembali pasar membutuhkan komitmen bersama, tidak hanya dari pemerintah tetapi juga masyarakat sekitar.

“Masukan yang sangat bagus. Saya akan bawa ini ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Tapi kita harus pastikan, jika pasarnya aktif, harus ada pembeli. Penjual butuh modal, jadi harus saling menguntungkan,” kata Rico, Ketua DPRD Palu dari Partai Gerindra, saat reses.

Kegiatan ini dihadiri oleh masyarakat dari Kelurahan Talise dan Talise Valangguni, termasuk tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, serta para RT dan RW.

Beberapa perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga hadir, di antaranya Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Pemuda dan Olahraga, serta Dinas Dukcapil.

Warga menyampaikan berbagai persoalan, termasuk aspirasi yang belum terealisasi meski sudah disampaikan lewat Musrenbang.

“Kami ingin anggota DPRD juga menyampaikan apa yang sudah mereka perjuangkan, bukan hanya menampung aspirasi,” ujar Adhar, warga Talise Valangguni.

Menanggapi hal itu, Rico menjelaskan bahwa aspirasi bisa masuk melalui dua jalur, yakni Musrenbang sebagai pendekatan teknokratik dan reses sebagai jalur politik. Ia mengakui bahwa realisasi aspirasi tidak bisa langsung terjadi.

“Kalau aspirasi masuk Oktober ini, paling cepat akan masuk perencanaan Maret 2026 dan bisa dilaksanakan 2027. Proses tetap butuh waktu,” jelas Rico.

Ia menambahkan bahwa Pemerintah Kota Palu telah menyiapkan berbagai bentuk bantuan dan formulir pengajuan aspirasi juga tersedia di lokasi. Namun, ia mengingatkan bahwa semua usulan tetap akan dipilih berdasarkan skala prioritas dan kemampuan anggaran pemerintah daerah.

Rico menutup kegiatan dengan mengajak masyarakat lebih aktif menyuarakan kebutuhan mereka.

“Saya mohon semua yang hadir agar memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Aspirasi bapak ibu bisa jadi bagian dari pembangunan kota ke depan,” tutupnya.

Sumber: Hawa.ID

Artikel Ketua DPRD Palu Buka Suara soal ‘Pasar Tidur’ Talise pertama kali tampil pada DPRD Kota Palu.