“Saya selaku anggota Komisi C DPRD Palu akan menjadikan ini perhatian serius dan akan membahasnya bersama dinas terkait,” ujarnya.
Ia menilai, kebijakan pemotongan gaji perlu dikaji ulang, terutama jika ketidakhadiran pekerja disebabkan alasan masih bisa ditoleransi, seperti sakit atau kedukaan.
“Kalau memang ada hal-hal yang masih bisa ditoleransi, tentu harus menjadi pertimbangan. Jangan sampai kebijakan ini justru memberatkan masyarakat kecil,” katanya.
Keluhan tersebut sebelumnya disampaikan mantan Koordinator Kecamatan (Korcam) Padat Karya Mantikulore, Muh Kaleb. 

Ia mengungkapkan adanya laporan pekerja yang dikenakan denda atau pemotongan gaji saat tidak masuk kerja.
Menurut Kaleb, sebagian besar pekerja padat karya merupakan orang tua dan janda, sehingga kebijakan tersebut dinilai tidak manusiawi.

“Saya mantan korcam, jadi paham kondisi mereka. Ada laporan gaji dipotong karena tidak masuk. Padahal sering kali karena sakit atau kedukaan yang tidak bisa dihindari,” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan Kecamatan Mantikulore, Sofia, menjelaskan bahwa pemotongan gaji dilakukan berdasarkan laporan pengawasan terhadap kinerja pekerja.

“Pemotongan itu berdasarkan laporan dari pengawasan. Jika ada pekerja yang tidak menjalankan tugas atau sering tidak masuk kerja, maka pembayaran disesuaikan dengan kinerja yang dilaporkan,” jelasnya.
Alfian menegaskan, pihaknya akan berkoordinasi dengan dinas terkait, termasuk Dinas Lingkungan Hidup, untuk mencari solusi yang adil bagi para pekerja padat karya.

“Tujuan program ini kan untuk membantu masyarakat mendapatkan penghasilan. Jadi harus dipastikan kebijakannya juga berpihak dan tidak memberatkan,” pungkasnya.

Artikel Keluhan Potongan Gaji Pekerja Padat Karya Mencuat Saat Kundapil Alfian Chaniago pertama kali tampil pada DPRD Kota Palu.

Menurut Nasir, kenaikan harga yang terjadi saat ini belum tergolong signifikan dan masih dalam batas yang dapat dijangkau masyarakat. Ia menilai, fenomena kenaikan harga tersebut belum dipicu faktor utama seperti kenaikan bahan bakar minyak (BBM), yang biasanya berdampak luas terhadap biaya distribusi dan produksi.
“Kalau mengacu pada kondisi sebelumnya, kenaikan harga biasanya terjadi ketika BBM naik karena hampir semua sektor industri bergantung pada energi. Namun saat ini, itu belum terjadi, tapi harga sudah mulai naik,” ujarnya.Kamis(15/4/2026).
Ia menambahkan, kenaikan harga plastik kerap dijadikan tolok ukur oleh sebagian pelaku usaha untuk menyesuaikan harga jual produk mereka. Meski demikian, berdasarkan pemantauan di lapangan, lonjakan harga plastik tidak setinggi yang dikeluhkan.

“Ada yang menyebut naik sampai dua atau tiga kali lipat, tapi dari pantauan kami, tidak seperti itu. Kenaikannya masih di kisaran yang wajar, misalnya dari Rp15.000 menjadi Rp20.000, bukan dua kali lipat,” jelasnya.
Nasir juga mengingatkan bahwa persepsi kenaikan harga di kalangan masyarakat terkadang lebih besar dibandingkan kondisi riil di lapangan. Hal ini bisa memicu kekhawatiran berlebih, terutama bagi pelaku UMKM.
Meski begitu, DPRD tetap membuka ruang bagi masyarakat dan pelaku UMKM untuk menyampaikan keluhan secara resmi. Pihaknya akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi jika ditemukan kenaikan harga yang benar-benar memberatkan.
“Kami di DPRD sifatnya memantau. Kalau memang ada kenaikan yang signifikan dan berdampak luas, tentu akan kami tindak lanjuti. Saat ini, hasil pantauan kami menunjukkan harga masih relatif stabil,” ujarnya.

Ia menegaskan, yang terpenting adalah ketersediaan barang tetap terjaga di pasaran, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi meskipun terjadi penyesuaian harga.
“Yang penting barang tetap ada dan kenaikannya masih bisa dijangkau masyarakat. Jangan sampai harga naik tapi barangnya justru sulit didapat,” tutupnya.

Artikel Harga Pangan dan Plastik Naik, DPRD Nilai Belum Signifikan Tekan UMKM pertama kali tampil pada DPRD Kota Palu.

Dalam kegiatan tersebut, para Ketua DPRD dari seluruh Indonesia mendapatkan pembekalan strategis, antara lain peningkatan wawasan kebangsaan dan semangat persatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Selain itu, peserta juga memperdalam pemahaman terkait fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan guna mendukung kinerja pemerintah daerah, khususnya dalam mendorong agenda strategis nasional seperti Asta Cita Presiden Republik Indonesia.

Materi lain yang disampaikan mencakup peningkatan kewaspadaan nasional dalam menghadapi dinamika geopolitik global, serta penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menjaga stabilitas pembangunan di daerah.
Retret ini juga menjadi momentum untuk memperkuat jejaring komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antar pimpinan DPRD se-Indonesia, guna menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih efektif, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Ketua DPRD Kota Palu diharapkan dapat meningkatkan kapasitas kepemimpinan serta memperkuat peran lembaga legislatif daerah dalam mendukung percepatan pembangunan yang selaras dengan kebijakan nasional

Artikel Ketua DPRD Kota Palu Ikuti Retreat di Akmil Magelang pertama kali tampil pada DPRD Kota Palu.

Ketua DPRD Kota Palu, Rico AT Djanggola, turut hadir dan aktif mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Di sela agenda, ia juga bersilaturahmi dengan para Ketua DPRD kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah sebagai upaya memperkuat sinergi regional.

Pertemuan tersebut dimanfaatkan untuk membahas berbagai isu strategis, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, hingga penguatan ekonomi lokal.
“Pertemuan informal ini penting untuk menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi antar DPRD di Sulawesi Tengah,” ujar Rico.

Selain konsolidasi, peserta retret juga menerima pembekalan dari Lembaga Ketahanan Nasional terkait ketahanan nasional dan kewaspadaan nasional. Rico menilai materi tersebut relevan dalam mendukung peran DPRD menjaga stabilitas daerah di tengah dinamika nasional dan global.
“Kami mendapatkan pembekalan yang menjadi bagian penting dalam menjalankan fungsi DPRD di daerah,” tambahnya.

Menurutnya, pelaksanaan retret di lingkungan Akademi Militer turut membuka ruang kolaborasi yang lebih luas antar daerah, khususnya dalam mendorong percepatan pembangunan di Sulawesi Tengah.
“Dari Akmil Magelang, kami membangun kolaborasi untuk memperkuat pembangunan di Sulawesi Tengah,” katanya.

Kegiatan ini juga diisi dengan diskusi, pembekalan, serta penguatan jejaring antar lembaga legislatif daerah guna meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan pemahaman kebangsaan para peserta.

Sementara itu, Gubernur Lemhannas, Ace Hasan Syadzily, menyampaikan bahwa retret ini bertujuan meningkatkan kapasitas DPRD sebagai mitra strategis pemerintah daerah dan agen perubahan. Ia juga menegaskan pentingnya penguatan sinergi pusat dan daerah dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Artikel Kolaborasi Ketua DPRD se-Sulawesi Tengah dalam Memperkuat Sinergi Pembangunan Daerah pertama kali tampil pada DPRD Kota Palu.

Artikel Arus Kian Padat, Warga Jalan Towua Palu Minta Polisi Tidur Segera Dipasang pertama kali tampil pada DPRD Kota Palu.

Komisi A juga meminta KPU Kota Palu memaparkan skema penataan dapil ke depan. Pada Pemilu 2024, Kota Palu terbagi dalam empat dapil, yakni Palu Timur–Mantikulore, Palu Selatan–Tatanga, Palu Barat–Ulujadi, serta Palu Utara–Taweli.
Seiring pertumbuhan jumlah penduduk, DPRD menilai terbuka peluang penambahan dapil maupun jumlah kursi legislatif pada Pemilu 2029.
“Dengan bertambahnya jumlah penduduk, tentu ada peluang penambahan kursi, bahkan kemungkinan perubahan dapil. Ini yang perlu kita siapkan sejak dini,” ujar Irsan.

Ia juga menekankan pentingnya pengajuan skema dapil ke KPU RI melalui KPU Kota Palu, termasuk potensi dampaknya terhadap alokasi kursi di tingkat provinsi.
Sementara itu, Kepala Dinas Dukcapil Kota Palu, Walawati, memaparkan bahwa jumlah penduduk Kota Palu berdasarkan data semester II tahun 2025 tercatat sebanyak 404.381 jiwa, terdiri dari 202.717 laki-laki dan 201.664 perempuan.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 289.259 jiwa masuk kategori wajib KTP. Dukcapil, lanjutnya, terus melakukan percepatan perekaman KTP dengan menyasar sekolah-sekolah serta wilayah hunian tetap seperti Talise dan Petobo.
“Kami terus turun ke lapangan untuk memastikan masyarakat memiliki dokumen kependudukan. Saat ini juga sistem sudah mengharuskan perekaman KTP bagi yang berusia 17 tahun sebelum pengurusan dokumen lain,” jelas Walawati.
Ketua KPU Kota Palu, Idrus, menjelaskan bahwa penetapan dapil merupakan kewenangan KPU RI sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sementara KPU daerah bertugas menyusun usulan secara berjenjang.
Ia menyebut, dengan jumlah penduduk di atas 400 ribu jiwa, alokasi kursi DPRD Kota Palu berpotensi meningkat menjadi 40 kursi.
“Jika mengacu pada jumlah penduduk saat ini, maka alokasi kursi DPRD Kota Palu ke depan diperkirakan mencapai 40 kursi,” ungkapnya.
KPU juga memaparkan bahwa satu kursi DPRD akan mewakili sekitar 10 ribu jiwa, yang menjadi dasar pembagian kursi per dapil. Namun, pembentukan dapil tetap harus memenuhi ketentuan, yakni minimal tiga kursi dan maksimal 12 kursi per dapil.
Selain itu, KPU menyinggung Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135 yang berpotensi mengubah skema pemilu, di mana pemilu nasional dan daerah dapat dipisahkan, sehingga turut berdampak pada penataan dapil ke depan.
Sebagai langkah awal, KPU Kota Palu telah menyiapkan sejumlah skema penataan dapil yang akan diuji melalui forum sosialisasi dan uji publik sebelum ditetapkan secara resmi.

Artikel Jumlah Penduduk Naik, Kursi DPRD Palu Berpotensi Bertambah di 2029 pertama kali tampil pada DPRD Kota Palu.

Smart tourism di Jogja diwujudkan melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan pengalaman wisatawan. Misalnya, penggunaan aplikasi digital untuk panduan wisata, pemesanan tiket secara online, serta penyediaan informasi destinasi secara real-time.
Wisatawan dapat dengan mudah mengakses informasi tentang tempat wisata, kuliner khas, hingga agenda budaya hanya melalui smartphone. Ada sekitar 800 hotel dan penginapan yang tersedia, 150 event yang sebagian di gerakan oleh komunitas atau pihak swasta, dan 50 destinasi wisata yang menarik untuk di kunjungi termasuk destinasi kampung wisata.

Karena Kota Jogjakarta tidak memiliki destinasi wisata alam laut dan pegunungan, namun Pemkot Jogjakarta menjadi garda utama dalam mempromosikan berbagai wisata yang ada disekitarnya, seperti wisata Lava Tour Merapi, Candi Prambanan, Prambanan Jazz, Agrowisata Bhumi Merapi, Pantai pasir putih, On The Rock, Ibarbo Park, Obelix Hills, HeHa Forest, Pictniq, dll.

Keunggulan lain Jogja juga terletak pada kemampuannya mengintegrasikan teknologi dengan nilai-nilai lokal. Kearifan lokal seperti budaya gotong royong, keramahan masyarakat, serta pelestarian tradisi tetap menjadi daya tarik utama.
Desa wisata di sekitar Jogja, seperti yang mengembangkan kerajinan batik, seni pertunjukan, dan kuliner tradisional, menjadi contoh nyata bagaimana teknologi dapat mendukung promosi tanpa menghilangkan identitas budaya.
Selain itu, pelibatan masyarakat lokal menjadi kunci utama. Masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek dalam pengembangan pariwisata. Mereka diberdayakan melalui pelatihan digital, pemasaran online, serta pengelolaan destinasi berbasis komunitas. Hal ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menjaga keberlanjutan budaya lokal.

Inovasi ini menunjukkan bahwa smart tourism tidak harus selalu identik dengan modernisasi yang menggeser tradisi. Justru, dengan pendekatan yang tepat, teknologi dapat menjadi alat untuk memperkuat kearifan lokal dan memperluas jangkauan promosi wisata.
Dengan demikian, Kota Jogja menjadi contoh bagaimana pariwisata cerdas dapat berkembang secara inklusif dan berkelanjutan. Perpaduan antara teknologi dan budaya lokal menjadikan Jogja tidak hanya sebagai tujuan wisata, tetapi juga sebagai ruang belajar tentang harmoni antara kemajuan dan tradisi.

So, apa yang menjadi pembelajaran untuk Kota Palu ? Pertama, Ketika Kota Palu di dorong sebagai Geopark City, Wisata kebencanaan menjadi salah satu wisata unggulan yang dapat menarik wisatawan lokal maupun mancanegara, yang bercerita spesifik tentang likuefaksi, tsunami dan longsong bawah laut sebagai pusat pengetahuan dunia.
Kedua, pasca bandara Mutiara SIS Aljufri ditetapkan sebagai bandara internasional, Kota Palu harus menjadi garda terdepan destinasi wisata alam dan lainnya yang bisa dalam mempermudah akses wisatawan mancanegara dan lokal dalam berwisata di Sulteng.
Apalagi spot wisata alam yang ada di Sulteng punya keunikan tersendiri dan bahkan beberapa spot yang ada memiliki sejarah kearifan lokal di mata dunia. Ketiga, digitalisasi pariwisata yang telah di kembangkan oleh Pemerintah Indonesia harus terkoneksi kuat dengan inovasi wisata di Kota Palu dan sekitarnya.
Minimal bisa menjadi daerah wisata unggulan Indonesia yang menarik banyak wisatawan ke Sulteng. Karena itu, kehadiran dinas pariwisata dan dinas terkait lainnya sangat menentukan wajah pariwisata di Kota Palu, utamanya dalam merangsang pertumbuhan ekonomi masyarakat sebagai penerima dampak langsung. Inovasi dan kepemimpinan sangat menentukan, apakah Kota Palu bisa bersaing dengan daerah lainnya yang juga menggerakkan sektor wisata sebagai salah satu pintu strategis pembangunan daerah.

Artikel Belajar Inovasi Smart Tourism Berbasis Kearifan Lokal di Kota Jogjakarta pertama kali tampil pada DPRD Kota Palu.

Sebelum mengawali sambutannya, warga disuguhi lantunan lagu dari maestro musik bumi persada, Iwan Fals yang berjudul Wakil Rakyat melalui pengeras suara.
Lagu dari penyanyi legendaris tanah air tersebut sontak menghangatkan suasana Kundapil yang mayoritas dihadiri para pedagang pasar Inpres Manonda Palu.
Dalam sambutannya, Nurhalis Nur menuturkan bahwa lagu berjudul Wakil Rakyat, menjadi inspirasi bagi dirinya untuk senantiasa istiqomah dalam mengemban amanah dari masyarakat.
“Dulu hingga saat ini, setiap saya dengarkan lagu ini. Saya merenungi setiap pesan moral lirik lagu Iwan Fals. Maka sebagai Wakil rakyat selalu berharap tetap memegang teguh pesan moral tersebut,” ucapnya.
Lebih jauh, Nurhalis Nur membeberkan bahwa kegiatan Kundapil bertujuan untuk membahas atau memaparkan progres program rencana kerja yang telah dilaksanakan anggota DPRD maupun akan dilakukan.
Menurutnya, usulan warga Kamonji lorong VI terkait pengadaan tenda dan kursi, terjadi kesalahan penginputan. Sehingga hanya kursi saja yang terinput sejumlah 420 kursi saja.
Kemudian tahun, beberapa usulan warga telah terealisasi. Salah satunya pengadaan alat untuk pesta oleh warga jalan Labu, Kelurahan Balaroa.
Selain itu, bantuan usaha untuk 20 orang warga yang berada di seputaran pasar Inpres Manonda juga telah terealisasi dengan nilai Rp 2 juta per orang.
“Untuk warga jalan Cempedak yang ingin mendapatkan bantuan usaha, propasalnya harus dimasukan paling lambat bulan Mei hingga juni tahun ini,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi PKS DPRD Palu, Rusman Ramli dalam sambutannya menuturkan bahwa kewenangan DPRD kota mengelola APBD Kota Palu yang pada tahun 2026, berkisar Rp 1,7 triliun.
“Tugas kami di DPRD membahas anggaran, membahas dan membuat peraturan daerah, dan melakukan pengawasan progres pembangunan oleh pemerintah daerah. Mohon doanya mudah-mudahan kami tetap istiqomah mengemban amanat rakyat,” jelasnya.
Ditegaskannya, Fraksi PKS memberikan amanah kepada Nurhalis Nur berada dalam jajaran Panitia Khusus (Pansus) pertambangan DPRD Kota Palu. Guna mengevaluasi dampak lingkungan dari kegiatan pertambangan. Sementara disisi lain, tambang tersebut belum memberikan kontribusi untuk kesejahteraan masyarakat.**(FN)

Artikel Lagu Wakil Rakyat Iringi Kundapil Nurhalis Nur pertama kali tampil pada DPRD Kota Palu.

Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palu, Syarifudin, kepada redaksi Filesulawesi.com, Senin (16/3/2026) siang.

Menurutnya, selama masa libur tersebut, pelayanan pembayaran tetap dibuka secara daring untuk 11 jenis pajak daerah bagi masyarakat yang ingin melakukan pelaporan/pembayaran melalui sistem.

“Semua petugas atau operator di sini memiliki tab pengendali berbasis sistem, sehingga dapat diketahui siapa saja yang melakukan pelaporan,” ungkap Plt Sekretaris Syarifudin.

Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Palu melalui Bapenda terus memperkuat sistem pengawasan pajak dengan memasang perangkat Tapping Box pada sejumlah pelaku usaha di Kota Palu.

Perangkat elektronik tersebut merupakan alat monitoring yang dipasang pemerintah daerah pada sistem kasir atau Point of Sale (POS) milik wajib pajak untuk memantau transaksi secara langsung.

“Saat ini sudah terpasang sebanyak 415 unit Tapping Box. Alat tersebut terhubung dan dimonitor langsung dari kantor Bapenda Kota Palu,” jelas Syarifudin.

Ia menambahkan, dari target pemasangan sebanyak 600 unit, masih terdapat sekitar lebih dari 100 unit Tapping Box yang akan dipasang oleh Pemerintah Kota Palu pada sejumlah pelaku usaha kedepannya.

Dengan adanya sistem tersebut, diharapkan pengawasan dan transparansi penerimaan pajak daerah di Kota Palu dapat semakin meningkat.zal

Artikel Libur 18-24 Maret, Bapenda Kota Palu Pastikan Pelayanan Pajak Tetap Berjalan Secara Online pertama kali tampil pada DPRD Kota Palu.

Dalam tinjauan langsung di lapangan, Abdulrahim melihat langsung sejumlah alat berat telah bekerja membuka akses jalan yang terputus akibat banjir pada Selasa (3/3/2026).

“Allhamdulilah akses jalan sudah terbuka. Warga perlahan sudah mulai beraktivitas pasca jalan terputus terima kasih Dinas PU atas gerak cepatnya,” kata Wim sapaan akrab Abdulrahim di sela-sela peninjauan langsung, Jumat (6/3/2026).

Wim juga melihat langsung proses perbaikan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang berubah akibat banjir.

Menurutnya, gerak cepat harus dilakukan untuk mengantisipasi jika ada banjir susulan yang dapat berdampak kepada warga dusun Wana.

“Semoga perbaikin ini segera memulihkan warga dusun Wana,” pungkasnya.

Sebelumnya akses jalan ke Dusun Wana terputus akibat banjir yang terjadi pada Rabu (3/32026) akibat curah hujan dengan intensitas tinggi.

Artikel Ketua Komisi C DPRD Palu Apresiasi Gerak Cepat Dinas PU Atasi Jalan Putus di Dusun Wana pertama kali tampil pada DPRD Kota Palu.