PALU, Trustednews.id – Warga RT 05 Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, mengeluhkan belum tersedianya pangkalan LPG di lingkungan mereka. Kondisi itu membuat warga harus membeli LPG di pangkalan yang berada di RT lain.
Keluhan tersebut disampaikan Jalal dalam kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat atau reses anggota DPRD Kota Palu, Selasa (18/8/2026).
“Di RT 05 sampai saat ini belum ada pangkalan gas LPG. Warga harus mendapatkan gas dari pangkalan yang berada di RT 02 dan RT 04,” ujar Jalal.
Menurutnya, kebutuhan LPG menjadi persoalan penting karena merupakan kebutuhan rumah tangga yang harus dipenuhi secara rutin. Dari pendataan sementara, terdapat sekitar 30 warga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di RT 05.
Warga berharap pemerintah maupun pihak terkait dapat menghadirkan pangkalan LPG di wilayah tersebut agar masyarakat tidak perlu keluar lingkungan RT untuk memperoleh gas.
Selain LPG, warga juga mempertanyakan peluang bagi anak-anak di wilayah tersebut untuk mengikuti program pelatihan maupun bekerja ke Jepang, termasuk kepastian mengenai biaya yang harus ditanggung peserta.
Menanggapi aspirasi itu, anggota DPRD Kota Palu dari Dapil III Palu Selatan-Tatanga, Andika Riansa Mustaqim, mengatakan persoalan keterbatasan pangkalan LPG juga pernah disampaikan masyarakat di wilayah Lorong Menara pada kegiatan reses sebelumnya.
Andika menjelaskan, berdasarkan informasi yang pernah diperolehnya dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pembukaan pangkalan LPG baru berkaitan dengan kuota yang telah ditetapkan untuk Kota Palu.
“Kalau ingin membuka pangkalan baru, harus ada pangkalan yang tutup terlebih dahulu. Jadi, jumlah pangkalan yang sudah ditetapkan untuk Kota Palu tidak bisa begitu saja ditambah,” jelasnya.
Meski demikian, Andika menyatakan akan menelusuri kemungkinan masih adanya slot pangkalan yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan warga RT 05.
Ia juga berencana berkoordinasi dengan pihak yang memiliki pengalaman mengelola pangkalan LPG untuk memastikan peluang dan mekanisme pengajuannya.
Andika mengingatkan warga agar tidak mudah percaya kepada pihak yang menawarkan jasa pengurusan pangkalan LPG dengan meminta imbalan tertentu.
“Saya tidak ingin menyampaikan informasi yang belum pasti kepada masyarakat. Saya akan mencari tahu terlebih dahulu apakah memang masih tersedia slot untuk pembukaan pangkalan baru dan memastikan prosedurnya secara resmi,” katanya.
Terkait jumlah penerima PKH sebagai salah satu persyaratan, Andika mengatakan pihaknya masih perlu memastikan kembali ketentuan yang berlaku, termasuk jumlah minimal data penerima yang dipersyaratkan.
“Kalau memang masih ada slot untuk dibukakan pangkalan, nanti saya akan sampaikan dan tanyakan apakah masih memungkinkan untuk menambah pangkalan gas LPG di Kota Palu,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, Andika juga menjelaskan bahwa tidak semua aspirasi masyarakat dapat langsung direalisasikan melalui pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD.
Ia menyebut, salah satu aspirasi yang telah dimasukkannya dalam pokir adalah pengadaan sekitar 10 unit pos kamling. Namun, jumlah tersebut belum dapat menjangkau seluruh kelurahan.
Sementara itu, usulan pengaspalan jalan di Lorong Kapurung yang telah disampaikan sejak tahun pertama masa jabatannya hingga kini belum terealisasi.
Menurut Andika, kondisi tersebut menjadi gambaran bahwa DPRD memiliki keterbatasan dalam merealisasikan setiap aspirasi masyarakat, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
“Kami memiliki keterbatasan, terlebih dengan kondisi efisiensi anggaran yang diberlakukan pemerintah pusat dan dampaknya turut dirasakan oleh pemerintah daerah,” katanya.
Ia menegaskan, DPRD tetap memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan sesuai kewenangan yang dimiliki.
Reses tersebut merupakan kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat anggota DPRD Kota Palu Catur Wulan II Masa Persidangan Tahun 2026, Masa Jabatan 2024–2029, untuk Dapil III yang meliputi Kecamatan Palu Selatan dan Kecamatan Tatanga.
Kegiatan reses Andika Riansa Mustaqim tersebut dikoordinasikan Mardiyah, SE dan Mamnun Aulia Rahman, S.Sos., M.Si., serta didampingi tim Sekretariat DPRD Kota Palu, Dody Kusdianto dan Syarifudin.(tha)
