Palu, infosulteng – Anggota DPRD Kota Palu dari Fraksi PDI Perjuangan, Muhammad Haekal Ishak, mendorong penyelesaian sejumlah persoalan yang disampaikan warga dalam kegiatan reses di Kelurahan Tipo, Kecamatan Ulujadi, Rabu malam, 19 Agustus 2026.
Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan sejumlah aspirasi, mulai dari kebutuhan bantuan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, hingga keluhan terkait pelayanan publik.
Haekal mengatakan reses merupakan momentum untuk menyerap aspirasi sekaligus mencari solusi atas persoalan masyarakat. Menurutnya, penyelesaian aspirasi membutuhkan komunikasi antara masyarakat, DPRD, pemerintah daerah, dan perangkat wilayah.
Terkait UMKM, Haekal menyebut masih terdapat bantuan yang tidak tersalurkan karena calon penerima tidak memenuhi persyaratan. Ia menegaskan bantuan pemerintah harus diberikan sesuai ketentuan.
Ia juga menyoroti penyaluran bantuan berbasis kelompok usaha bersama (KUBE) yang berpotensi menimbulkan kecemburuan jika pengelolaannya tidak tepat. Karena itu, ia mengusulkan bantuan tertentu ditempatkan di fasilitas bersama seperti kantor RT, kelurahan, atau kecamatan agar mudah diawasi.
Persoalan BPJS juga menjadi salah satu aspirasi utama warga. Salah seorang warga mengeluhkan dugaan pungutan saat mengurus kepesertaan BPJS di loket Dinas Sosial. Haekal kemudian menghubungi pihak terkait untuk meminta klarifikasi serta meminta data warga yang melaporkan dugaan pungutan tersebut agar dapat ditindaklanjuti.
Anggota Komisi A DPRD Kota Palu itu juga meminta Ketua RT mendata warga yang mengalami masalah kepesertaan BPJS secara bertahap.
“Misalnya 10 orang pertama, 10 orang kedua, dan 10 orang ketiga. Kita selesaikan 10 orang pertama, kemudian lanjut 10 orang berikutnya. Paling tidak warga di RT ini bisa aman,” katanya.
Selain BPJS Kesehatan, warga menyampaikan persoalan BPJS Ketenagakerjaan bagi kader posyandu yang telah bekerja selama puluhan tahun. Haekal mengaku belum dapat memberikan jawaban karena perlu memastikan mekanisme dan status kepesertaan tersebut.
“Untuk sementara saya tampung dulu. Saya belum bisa menjawab karena takut salah. Lebih baik saya tampung dan nanti saya coba ajak pihak terkait untuk membicarakan persoalan ini,” ujarnya.
Warga juga mengeluhkan rendahnya insentif kader posyandu yang disebut hanya sekitar Rp250 ribu setiap tiga bulan. Haekal meminta warga membuat pengaduan tertulis jika terdapat kader yang diberhentikan tanpa dasar yang jelas. Menurutnya, DPRD dapat memanggil pihak terkait melalui rapat dengar pendapat (RDP) untuk meminta penjelasan.
Selain persoalan sosial dan kesehatan, Haekal menyinggung tugasnya sebagai Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pertambangan DPRD Kota Palu.
Dia mengatakan pembentukan pansus didorong laporan warga Watusampu terkait kompensasi perusahaan yang dinilai tidak memadai. Haekal menyebut warga melaporkan hanya menerima kompensasi sekitar Rp200 ribu per kepala keluarga.
“Kalau perusahaan tidak mampu membayar kompensasi, tutup. Masa perusahaan mau mengambil keuntungan dari daerah, tetapi ketika diminta memberikan kompensasi kepada masyarakat, bilang rugi?” tegasnya.
Dalam reses tersebut, Haekal juga menyampaikan bantuan enam unit rumpon bagi warga Tipo yang telah direalisasikan. Ia menegaskan tidak ingin banyak memberikan janji kepada masyarakat dan memilih memperjuangkan hal yang memang dapat dilakukan.
“Saya tidak mau banyak berjanji. Kalau memang ada yang bisa saya bantu, saya bantu. Kalau tidak bisa, saya tidak berani bicara,” katanya.
Dia pun mengajak masyarakat memperkuat gotong royong dan memastikan setiap aspirasi yang belum dapat direalisasikan melalui anggaran tetap ditampung untuk diperjuangkan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah.
Reses tersebur turut dihadiri koordinator reses Dapil IV, Degrita DK. Tobigo, S.Sos., M.Si., dan A. Agustiartie Fitriyani T, SH., serta pendamping A Riski Amelia Febriani dan Safitra. RIL
