PALU, HAWA – Anggota DPRD Kota Palu, Andris, menggelar agenda Reses Catur Wulan II Tahun 2026 di Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, pada Senin (24/8). Kegiatan ini bertujuan menyerap aspirasi warga Duyu terkait sejumlah persoalan, termasuk pembangunan infrastruktur dan pemerataan bantuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Penjaringan aspirasi warga Duyu yang merupakan daerah pemilihan III (Kecamatan Palu Selatan dan Tatanga) ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Duyu, Rahmat Riyadi, serta warga dari Perumahan Grand Gawalise. MengembangkanPerencanaan Wilayah Dan Perkotaan
Dalam forum tatap muka tersebut, tiga isu utama mengemuka menjadi sorotan warga. Pertama, desakan pembangunan jembatan penghubung bagi sejumlah kepala keluarga yang terisolasi di seberang sungai. Kedua, janji terkait pengadaan 139 buah tenda dan kursi untuk fasilitas sosial warga. Ketiga, keluhan tajam mengenai stigma sosial yang menghambat pelaku UMKM di perumahan mendapatkan bantuan.
Andris, legislator dari Fraksi PKB dan anggota Bapemperda serta Komisi C, menanggapi serius masalah infrastruktur. Ia berjanji akan memperjuangkan pembangunan jembatan ini ke Dinas Pekerjaan Umum (PU) pada tahun depan, meskipun menyadari kendala perizinan dari Balai Sungai. MencariPanduan Wisata Kota Lokal
erkait fasilitas sosial, Andris menjelaskan bahwa bantuan tidak dapat disalurkan secara individu, melainkan harus melalui kelompok minimal lima orang. Ia berkomitmen menjadikan pengadaan tenda dan kursi sebagai prioritas tahun depan, asalkan warga segera menyiapkan proposal kelompok usahanya. Ini menjadi bagian penting dalam menyalurkan aspirasi warga Duyu.
Keluhan mengenai stigma sosial dan kesulitan mendapatkan bantuan UMKM disampaikan oleh Wega, Ketua RT 8. Ia menyoroti anggapan pemerintah yang menganggap seluruh warga perumahan sebagai kalangan ekonomi mapan, sehingga banyak pelaku UMKM tidak terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Menanggapi polemik UMKM ini, Andris meluruskan bahwa pembagian bantuan merupakan wewenang Dinas Sosial dan Dinas UMKM. Ia mengungkapkan, evaluasi masa lalu menunjukkan banyaknya penyalahgunaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang tidak digunakan untuk modal usaha, sehingga skema bantuan tunai kemungkinan ditiadakan. MengikutiStudi Hubungan Internasional
Sebagai solusi, Andris mendesak pelaku UMKM di Grand Gawalise untuk segera membentuk kelompok pengembangan usaha. Langkah ini diharapkan mempermudah pendataan dan pemberdayaan mereka secara resmi, sekaligus mewujudkan aspirasi warga Duyu.
Pemerintah Kelurahan Duyu, melalui Rahmat Riyadi, memberikan apresiasi atas kinerja Andris.
“Pak Andris sudah banyak membantu kelurahan dan membawa hal positif. Rasanya sudah tidak ada jarak lagi antara beliau dan warga,” kata Rahmat Riyadi, yang mewakili Lurah Duyu.
Untuk memastikan semua aspirasi warga Duyu tersalurkan, pihak sekretariat dewan juga menyediakan lembar aspirasi tertulis. Berbagai temuan dalam reses ini nantinya akan dikompilasi menjadi pokok-pokok pikiran dewan untuk diperjuangkan dalam pembahasan anggaran Kota Palu mendatang.LIA
Pada kegiatan reses ini, yang menjadi koordinator adalah Mardiyah dan Mamnun Aulia Rahman, serta Rahmi dan Ishar menjadi pendamping.
