Anggota DPRD Kota Palu Sultan Amin Badawi mengkritik rencana Revitalisasi Pasar Manonda yang Pemerintah Kota Palu sampaikan tanpa koordinasi dengan pengelola resmi pasar. Ia menyampaikan pandangan itu dalam podcast Saraba Channel, Kamis, dan menilai langkah pemerintah berpotensi menyesatkan publik karena menyebut penggunaan dana PAD tanpa komunikasi langsung.
Sultan yang duduk di Komisi B DPRD menganggap sejumlah pembangunan kota belum mendorong ekonomi masyarakat secara signifikan. Ia menilai proyek seperti Taman Batu Lemo memang memperindah kota, namun belum memberikan kontribusi ekonomi yang sepadan dengan anggarannya. Menurutnya, pemerintah perlu menimbang aspek manfaat sebelum mengeksekusi program baru agar struktur belanja daerah tetap efektif.
Meski demikian, Sultan melihat peluang perbaikan jika pemerintah membuka ruang diskusi dengan pengelola Pasar Manonda. Ia menekankan bahwa keberadaan pihak ketiga di pasar itu memiliki dasar hukum sehingga Pemkot Palu perlu mengedepankan dialog sebelum mengumumkan rencana revitalisasi.
“Pemerintah harus menghormati pengelola yang bekerja berdasarkan kontrak. Komunikasi jadi kunci agar publik menerima informasi yang tepat,” ujar Sultan Amin Badawi.
Selain itu, Sultan menyoroti kebutuhan pembenahan kawasan pasar, terutama masalah pedagang yang berjualan di bahu jalan. Ia menilai Satpol PP perlu mengambil langkah lebih tegas untuk menata area tersebut, namun tetap mempertimbangkan keberlanjutan usaha pedagang kecil. Ia menyebut area resmi di dalam pasar masih menyediakan banyak ruang yang dapat pemerintah optimalkan melalui koordinasi lebih intens.
Sementara itu, ia menilai pemberdayaan UMKM di Kota Palu belum berjalan merata. Program yang ada, menurutnya, belum menyentuh generasi muda secara optimal. Ia mengusulkan edukasi kewirausahaan sejak sekolah dan pemetaan fasilitas UMKM di setiap kecamatan agar pemerataan ekonomi berjalan lebih cepat.
“Kita perlu bangun ekosistem usaha yang kuat supaya anak muda tidak selalu bergantung pada profesi ASN atau P3K,” ucapnya dalam sesi diskusi lanjutan.
Di sisi lain, Sultan menghubungkan efektivitas pembangunan kota dengan peningkatan kapasitas pelaku UMKM. Ia menilai penguatan sektor ini dapat mempercepat perputaran ekonomi di tingkat lokal. Ia juga menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah, DPRD, dan pelaku usaha memegang peran penting dalam menjaga arah kebijakan agar tetap berpihak pada masyarakat.
Sumber: Saraba Channel
