Dewan Perwakikan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah, Selasa (28/4/2026).
Rapat gabungan Komisi DPRD Kota Palu yang dipimpin Wakil Ketua I, Muhlis U Aca, membahas polemik minimnya jumlah Klasifikasi Buku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang terakomodir kedalam sistim Online Single Submission (OSS), atau sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang wajib digunakan oleh pelaku usaha di Indonesia untuk mempermudah, mempercepat, dan mentransparansi proses pengajuan izin
Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu, Achmad Arwien Afries, ST., MT membeberkan bahwa didalam lampiran Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Palu yang disusun oleh Kementerian ATR/BPN terkait KBLI, hanya memuat 239 KBLI. Sementara berdasarkan BPS tahun 2015-2017, jumlah KBLI sebanyak 1.573. Namun saat pelaksanannya tahun 2023 dan terintegrasi kedalam OSS, diberlakukan peraturan BPS Nomor 2 tahun 2020, dimana jumlah KLBI bertambah hingga 1.789.
“RDTR kita hanya memuat 239 KBLI. Sementara e-sistim tahun 2020, KBLI berjumlah 1.789. Jadi ada 1.550 kode KBLI yang tidak terakomodir kedalam sistim OSS,” terangnya.
Dampak dari polemik tersebut ungkap Arwien, diantaranya 8 rumah sakit swasta di Kota Palu, tidak dapat memperpanjang izin usahanya akibat tidak terdapat kode KBLI didalam sistim. Sehingga terancam tidak dapat melanjutkan usahanya.
Selain itu, beberapa bidang usaha juga mengalami kendala dalam memperpanjang izin usahanya, seperti, PT Haji Kalla, Akai Jaya, PT Agro Boga Utama, Yakult, Real Estate, Travel, UKM, IKM, UMKM dan ratusan hingga ribuan jenis usaha lainnya.
Bentuk usaha lainnya yang terdampak adalah program nasional Koperasi Merah Putih. Kemudian terdapat investasi besar yang akan masuk ke Kota Palu (Indo Grosir) dengan investasi kurang lebih Rp 250 miliar .
“Jangankan investasi baru, yang lama saja belum bisa memperpanjang izin usahanya,” sebut Aswien.
Pihak Pemkot Palu telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan polemik KBLI, diantaranya kunjungan ke beberapa kementerian, dan akhirnya mengunjungi Menteri Dalam Negeri. Kemudian melakukan pemutakhiran data base peraturan zonasi RDTR. Namun saat memasukan 1.550 kode KBLI, tabelnya berwarna merah (dilarang).
Solusi selanjutnya melakukan pencabutan RDTR Kota Palu dari sistim OSS pada tanggal 10 Maret 2026.
Kegiatan Rapat Dengar Pendapat dihadiri Ketua Komisi A, Irsan Satria, Ketua Komisi C, Abdulrahim Nassar Alami, Resky Hardianti Ramadhani, Alfian Chaniago, Muslimun, Rini Haris, Rustia Tompo, Imam Darmawan, dan beberapa anggota DPRD lainnya.
Rapat tersebut juga dihadiri sejumlah perwakilan rumah sakit swasta, hingga perusahaan yang ada di Kota Palu.
