Anggota DPRD Kota Palu dari Partai Gerindra, Alfian Chaniago, meminta pembentukan panitia khusus (Pansus) untuk mengusut dugaan keterlibatan oknum dalam pengangkatan PPPK Siluman di lingkungan Pemerintah Kota Palu.
Alfian menerima laporan adanya praktik dugaan kolusi, korupsi, dan gratifikasi dalam proses kelulusan PPPK. Ia menyebut informasi tersebut berasal dari salah satu dinas di Pemkot Palu.
“Informasi ini langsung dari dinas. Harus ada Pansus agar dugaan ini tidak simpang siur dan tidak jadi bola liar di masyarakat, terutama bagi honorer yang tidak lolos seleksi PPPK,” kata Alfian Chaniago, Minggu (9/11/2025) malam.
Menurut Alfian, sejumlah PPPK dikabarkan menggadaikan Surat Keputusan (SK) mereka di bank. Dana hasil gadai SK itu diduga digunakan untuk membayar komitmen atau fee sebagai jaminan kelulusan. Ia menyebut praktik tersebut sebagai indikasi penyimpangan serius dalam sistem seleksi aparatur pemerintah.
Selain itu, beredar kabar mengenai tawaran kelulusan PPPK dengan nilai hingga Rp30 juta. Alfian menilai kondisi ini dapat menimbulkan ketidakadilan bagi para tenaga honorer yang sudah lama mengabdi.
“Kami menduga ada PPPK Siluman yang diloloskan meskipun tidak memenuhi syarat utama. Jika benar ada tawaran Rp30 juta untuk lulus, banyak yang tergoda. Sementara honorer yang mengabdi 18 tahun justru terpinggirkan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar honorer yang tergabung dalam aliansi tidak patah semangat menghadapi tekanan dari pihak-pihak tertentu. Menurutnya, desakan pembentukan Pansus ini bertujuan menjaga integritas proses rekrutmen PPPK dan memastikan transparansi di pemerintahan.
Alfian meminta Pemerintah Kota Palu untuk menunda pencairan gaji PPPK sampai kasus tersebut terungkap sepenuhnya.
“Kepada pemerintah kota, jangan mencairkan gaji PPPK sampai persoalan ini clear dan clean agar tidak merusak sistem yang sudah terindikasi menyimpang,” tegasnya.
Sementara itu, Pemerintah Kota Palu belum memberikan keterangan resmi terkait desakan tersebut. Situs resmi DPRD Kota Palu belum menampilkan agenda pembahasan mengenai pembentukan Pansus terkait dugaan PPPK Siluman itu.
Sumber: Tribunpalu
