PALU, DPRD PALU — Anggota DPRD Kota Palu, Muslimun, mengawali agenda reses caturwulan pertama tahun 2026 dengan memaparkan kondisi krusial keuangan daerah kepada warga Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat, Senin (2/2/2026).
Di hadapan puluhan warga yang memadati area UMKM Huntap Balaroa, Muslimun menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat berdampak signifikan pada penurunan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palu tahun 2026.
Menurutnya, ruang fiskal Pemerintah Kota Palu kini semakin menyempit. Jika pada tahun sebelumnya anggaran berada di angka Rp 1,8 triliun, maka pada tahun anggaran 2026 ini melandai menjadi Rp 1,7 triliun.
Penurunan tersebut memaksa Pemerintah Kota Palu untuk lebih selektif dalam menyusun program pembelanjaan. Kondisi ini pun berimbas langsung pada alokasi anggaran operasional dan program kerja di lembaga legislatif.
“Pemangkasan untuk kami di DPRD tahun ini cukup besar, yakni mencapai 25 persen dari total anggaran,” ungkap Muslimun saat berdialog dengan warga di kaki gunung Gawalise tersebut.
Dampak dari penyusutan anggaran ini membuat para anggota legislatif harus bekerja ekstra ketat dalam menjaring dan merealisasikan aspirasi masyarakat. Muslimun mengakui porsi anggaran untuk pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota dewan mengalami pengurangan drastis dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Ia memaparkan bahwa biasanya legislator cukup leluasa menantang masyarakat untuk memberikan usulan pembangunan. Namun, dengan kondisi anggaran yang terbatas, setiap usulan kini harus melalui skala prioritas yang sangat ketat.
Kebijakan efisiensi ini tidak hanya menyasar DPRD, tetapi juga terjadi di hampir seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Palu. Muslimun menilai periode ini menjadi masa yang cukup menantang bagi jalannya pemerintahan daerah.
“Efisiensi ini adalah buntut kebijakan pusat yang diturunkan ke daerah. Pemerintah daerah mau tidak mau harus memutar otak agar pelayanan publik tetap berjalan prima di tengah keterbatasan,” tegasnya.
Beban keuangan daerah semakin bertambah dengan adanya skema penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik penuh maupun paruh waktu. Anggaran gaji bagi pegawai kontrak tersebut kini menjadi tanggung jawab penuh keuangan daerah.
Meski kondisi keuangan daerah sedang mengalami tekanan hebat, Muslimun tetap menyatakan optimisme terhadap keberlangsungan pelayanan masyarakat. Ia menjamin setiap aspirasi yang masuk akan tetap dikawal secara optimal sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia.
Dalam sesi dialog, warga Balaroa mengusulkan pengadaan lampu penerangan jalan umum dan pemasangan traffic light di sejumlah titik rahas strategis. Menanggapi hal itu, Muslimun berkomitmen untuk segera memfasilitasi usulan tersebut kepada dinas terkait.
Ia meminta masyarakat untuk bersabar dan memahami mekanisme realisasi usulan yang harus melewati tahapan administrasi serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
KEYWORD: DPRD Kota Palu, Reses Muslimun, APBD Palu 2026, Efisiensi Anggaran, Balaroa
META DESKRIPSI: Anggota DPRD Palu Muslimun ungkap dampak efisiensi anggaran pusat yang menggerus APBD 2026 saat reses di Balaroa. Layanan publik jadi prioritas.
Sumber: Jalafiles
